Ini Kata Pengusaha Soal Kebijakan WFH Presiden Prabowo

RADARPALEMBANG.ID - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyebut kebijakan work from home (WFH) perlu pemetaan menyeluruh terkait dampak bagi perusahaan.

Seperti diketahi sebagai langkah efisiensi energi ditengah dinamika konflik global imbas perang Timur-Tengah saat ini, Presiden Prabowo membuka opsi penghematan BBM lewat kebijakan WFH.

Bukan tanpa alasan akibat perang yang terus berlanjut saat ini telah membuat harga minyak dunia melonjak tinggi dan berpotensi meningkatkan biaya energi dan logistik di dalam negeri.

Karena itu, berbagai langkah efisiensi telah dipertimbangkan pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan energi salah satunya penghematan BBM melalui kebiajkan WFH.

BACA JUGA:Efisiensi Energi, Pemkot Palembang Berlakukan WFH 3 Hari Usai Lebaran 2026

BACA JUGA:Ratu Dewa Pastikan Pelayanan Publik Tetap Normal, Meski ASN Palembang WFH 3 Hari Usai Lebaran

Menanggapi wacana kebiajkan WFH tersebut Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyebut perlu pemetaan secara menyeluruh, termasuk dampak terhadap produktivitas dan keberlangsungan operasional perusahaan.

"Terkait wacana kebijakan seperti work from home (WFH) tentu perlu dilihat desain kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah terlebih dahulu seperti apa, sekaligus mencermati pemetaan dampaknya dalam banyak aspek, termasuk dari sudut pandang produktivitas dan keberlangsungan operasional dunia usaha," kata Shinta Senin, 23 Maret 2026.

Ia juga menilai kebijakan seperti WFH tidak bisa diterapkan secara seragam di semua sektor. Banyak sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan hingga layanan tetap membutuhkan kehadiran fisik pekerja agar kegiatan produksi dan distribusi dapat berjalan.

"Jika wacana ini nantinya diterapkan, tentu tidak dapat diimplementasikan secara seragam di semua sektor. Banyak sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, hingga layanan yang berkaitan langsung dengan operasional lapangan tetap membutuhkan kehadiran fisik tenaga kerja dan mobilitas operasional agar aktivitas produksi dan distribusi dapat berjalan dengan baik," jelas Shinta.

BACA JUGA:Ikut Efisiensi Energi, Pemprov Sumsel Bakal Berlakukan WFH Bagi ASN

BACA JUGA:Dalih Penghematan Energi, Pemerintah Berlakukan Sekolah Daring Mulai April 2026

Di sisi lain, ada sektor yang dinilai lebih fleksibel untuk menerapkan pola kerja jarak jauh, misalnya sektor teknologi informasi maupun profesi kreatif.

Selain sektor usaha, menurutnya jenis pekerjaan juga perlu diperhatikan apakah memungkinkan dilakukan secara jarak jauh atau tidak.

Sumber: