BANNER BSB
Banner Honda PCX 160 2025

KADIN Minta Presiden Prabowo Batalkan Impor 105 Ribu Pickup India

KADIN Minta Presiden Prabowo Batalkan Impor 105 Ribu Pickup India

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Perindustrian, Saleh Husin, meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana impor 105 ribu pikap dari India.--

RADARPALEMBANG.ID - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana impor 105 ribu pikap dari India.

Diketahui Pemerintah Indonesia melalui PT Agrinas Pangan Nusantara telah melakukan kesepakatan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk oprasional Koperasi Merah Putih. 

Tentu kabar impor 105 ribu pikap dari India tersebut menyadi suatu hal yang miris ditengah-tengah kampanye  “cinta produk dalam negeri”.

Tak tanggung-tanggung nilai kontrak yang disepakati pun mencapai Rp 24,66 triliun untuk 105 ribu Pikap dari India tersebut.

BACA JUGA:Pemerintah Impor 105 Ribu Pikap dari India Untuk Koperasi Merah Putih, Bayar Angsuran Pakai Dana Desa

BACA JUGA:Ramai di Pasaran, Ternyata Indonesia Bukan Negara Pengimpor Mobil China Terbanyak, Ini Daftar 10 Besarnya

Menyukapi hal tersebut KADIN Indonesia angkat suara. Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian, Saleh Husin, minta Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana impor tersebut.

“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi kami mengimbau Bapak Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga,” kata Saleh Husin dalam keterangan resmi, Minggu, 22 Februari 2026.

Menurutnya, selain tidak sesuai dengan visi dan program kerja Presiden, perusahaan otomotif di dalam negeri menyatakan siap melayani permintaan Kopdes Merah Putih.

Target laju pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo hanya bisa dicapai jika industri dalam negeri bertumbuh.

BACA JUGA:Waw! Mobil Indonesia Kuasai Pasar Impor Vietnam, Kalahkan Thailand dan China

BACA JUGA:Bukan Sekadar Dipajang: Kia Sonet Tunjukkan Standar Baru Compact SUV Urban di IIMS 2026

Presiden berulang kali menegaskan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi untuk memperbesar nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor. 

"Nah, seharusnya kita dukung keinginan Bapak Presiden tersebut bukan justru mematikan investasi dan industri yang sudah ada,” ungkap Saleh.

Sumber: