Ratusan Massa Demo Pemkab dan DPRD MUBA, Minta Perhatikan Nasib Buruh Tambang

SEKAYU, RADARPALEMBANG.COM - Ratusan massa yang tergabung dalam "Koalisi Peduli" menggeruduk Kantor Bupati dan DPRD Musi Banyuasin (Muba), Pada Selasa, 26 September 2023.

Koalisi yang terdiri dari gabungan dari pekerja/buruh, sopir tambang, mahasiswa dan Pemuda Muda Peduli Tambang itu, sebagai respon terhadap demonstrasi Generasi Muda Peduli Tanah Air (Gempita) di Kantor Gubernur Sumsel, Kamis, 21 September 2023 pekan lalu.

Adapun dalam aksi Gempita tersebut mendesak Gubernur Sumsel dan Bupati Muba menutup aktivitas tambang dan jalan tambang Kabupaten Muratara dan Kabupaten Muba.

Maka dari itu dalam tuntutannya, Koordinator Aksi Koalisi Peduli Tambang, Prasetya SH menyatakan, meminta kepada Pj Bupati Muba dan Ketua DPRD Muba untuk menyatakan sikap menjamin keberlangsungan sektor pertambangan dan angkutan tambang di wilayah Muba.

BACA JUGA:Wow, Bupati Ini akan Bedah 8.000 Rumah Tidak Layak Huni, Kolaborasi Baznas dan Pemda

"Kami meminta Pj Bupati Muba dan Ketua DPRD Muba untuk memperhatikan nasib ribuan pekerja tambang dan para buruh harian lepas, serta masyarakat yang menggantungkan hidup pada perusahaan pertambangan yang terancam kehilangan mata pencarian,”ujar dia.

Kemudian, kata Prasetya, Koalisi Pekerja Tambang juga meminta Pj Bupati Muba dan Ketua DPRD Muba untuk mendukung sektor pertambangan, karena sangat membantu perekonomian nasional dan kesejateraan masyarakat.

Terkait aksi dari LSM Gempita di Kantor Gubernur Sumsel pekan lalu itu, ungkap Prasetya, adalah upaya untuk mengalihkan isu yang diduga ada aktor dibelakang layer, yang terindikasi kuat ada kepentingan pihak PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) yang mencoba menganggu kegiatan penambangan dan angkutan tambang yang telah beroperasi sepuluh tahun lebih.

"Aksi ini kami lakukan sebagai wujud solidaritas dan untuk membela kepentingan banyak pihak yang menggantungkan hidupnya di sektor pertambangan,” ungkap dia.

BACA JUGA:Anggota DPRD Sumsel Minta PDAM Lubuklinggau Bangun Pipanisasi Baru

Koalisi Peduli Tambang, jelas Prasetya, menduga ada penyimpangan dan penggiringan isu untuk menggiring DPRD Muba dan Bupati Muba agar mempersoalkan jalan tambang yang ada di Muba.

"Kami mengharapkan Pemkab muba dan DPRD Muba mendukung dan membantu iklim investasi dengan memberi perlindungan khusus pada sektor tambang/jalan tambang.

Janganlah ada gangguan sedikitpun karena ribuan orang bergantung pada Industri tambang tersebut dan sebagiannya ada warga masayarakat Muba itu sendiri,” tegas dia.

Sementara, Koordinator Lapangan (Korlap) Koalisi Peduli Tambang, Khoirul SH menegaskan, mendesak DPRD Muba jangan mencari-cari kesalahan PT MMJ (pihak jalan tambang) dan jangan terlalu memihak ke PT SKB yang tidak mengetahui kebenarannya.

Sumber: