Ekonom UGM Dorong Pemerintah Segera Evaluasi Penerima Gas Murah
Ilustrasi --dokumen radarpalembang.disway.id
BACA JUGA:Kapasitas Produksi Avtur Naik, Kilang Pertamina Plaju Ekspansi Pasar ke 3 Provinsi di Luar Sumbagsel
Sementara itu, kebijakan HGBT mewajibkan pemerintah untuk menanggung biaya selisih harga dengan mengurangi jatah keuntungan penjualan gas negara.
"Sehingga tidak membebani jatah atau keuntungan kontaktor,”sambung Direktur Jenderal Migas, Tutuka Ariadji dalam sebuah rapat dengan DPR pada April tahun ini.
Menurut Eddy pemberian subsidi harga gas kepada sektor industri selama 2 tahun ternyata juga tidak menjamin adanya peningkatan daya saing dan membesarnya kontribusi penerima subsidi terhadap perekonomian negara.
Padahal dua aspek tersebut termasuk bagian dari tujuan pemerintah ketika menetapkan program harga gas USD 6 per MMBTU. “Meskipun sudah menerima subsidi, belum tentu produk dari industri tersebut semakin kompetitif.
BACA JUGA:Pertagas Bukukan Laba Bersih USD 164,7 Juta Sepanjang Tahun 2022
Kalau lebih murah mungkin iya. Namun perlu diingat, ada faktor lain agar produk tersebut kompetitif seperti kualitas, inovasi, quality control, hingga layanan customer service,” tandasnya.
Ia kemudian mencontohkan masih besarnya impor keramik asal China.
Padahal melalui program harga gas murah pemerintah berharap perusahaan keramik lokal, yang juga menerima harga gas USD 6, mampu bersaing di pasar domestik.
Tidak hanya itu saja, perusahaan keramik yang menerima subsidi ternyata belum bisa maksimal menyerap alokasi gas yang diberikan oleh pemerintah.
BACA JUGA:PGN SAKA Pacu Portofolio Eksplorasi dan Jaga Kinerja Positif ke Depan
Pekan lalu Kementerian Perindustrian menyebut, produk keramik asal Cina masih banyak beredar di pasar Indonesia.
Banjir keramik asal Cina ini menyebabkan utilisasi industri keramik Indonesia menurun.
Pada kuartal I 2023, utilisasi industri keramik Indonesia sebesar 75 persen turun dibandingkan kuartal I 2022 sebesar 78 persen.
“Kami lihat memang banyak produk keramik impor yang beredar di pasar," ujar Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif di kantor Kemenperin, Jakarta, Senin 31 Juli 2023.
Sumber:
- Share:
