RADAR PALEMBANG- Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPR RI melakukan kunjungan ke kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dalam rangka menindaklanjuti Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 BPK RI Kamis (15/9).
Hadir Wakil Ketua III DPD RI Arniza Nilawati SE MM dan anggota DPD RI lainnya, Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel Andry Yogama SE MM Ak.
Menurut Arniza Nilawati SE MM mengakui pihaknya menerima Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 BPK RI
" Kita memang mendapatkan dalam tanda petik memang harus dilihat lebih jauh , bagaimana hasil yang disampaikan BPK dari Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II dimana ada enam entitas yang perlu ditinjau lebih lanjut menyangkut provinsi Sumsel sendiri dan lima kabupaten kota yaitu Muara Enim, Musi Banyuasin (Muba), Banyuasin , OKU dan Palembang," katanya.
Ini menurutnya adalah sinergitas DPD RI, bagimana BPK bisa memberikan pemeriksaan se konkret mungkin terkait dengan hasil yang selama ini Sumsel menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
" Ini sinergitas kita DPD RI bagaimana BPK RI memberikan pemeriksaan sekongkrit mungkin terkait dengan hasil yang selama ini empat tahun berturut-turut bahwasanya Provinsi Sumsel berada dalam posisi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), namun WTP bukan berarti bahwa kita tidak mendapatkan persoalan atau masalah dalam penggunaan anggaran negara," katanya.
Dan ini menurutnya adalah salah satu bagaimana DPD RI bekerjasama melihat melaksanakan tindaklanjut terhadap akuntabilitas publik yang dalam hal ini hasil laporan-laporan juga yang tertuang dalam ikhtiar semester dari BPK RI.
"Kami menyimpulkan bahwasanya yang disampaikan ini memang merupakan hasil yang kongkret, yang diberikan BPK RI. Namun kami harus melakukan telaah lebih jauh karena hasil secara tertulis itu sudah disampaikan. Terutama saya dari DPD RI perwakilan Provinsi Sumsel i gin melihat lebih jauh bagaimana pemeriksaan yang dilakukan BPK RI terhadap enam entitas," katanya.
Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel Andry Yogama SE MM Ak menjelaskan rekomendasi dari BPK sudah ditindaklanjuti pemerintah daerah di Sumsel sudah 50 persen lebih dari kegiatan pemeriksaan tahun 2021.
"Sudah ada kemajuan, namun demikian kami akan tetap mendorong kalau bisa secepatnya 100 persen," katanya.
Kedatangan DPD RI ini dia nilai membantu untuk melakukan percepatan itu. Dengan demikian kan akan menjadi perhatian dari pemerintah daerah. BPK juga diawasi oleh DPD.
Selain itu posisi per semester 1 tahun 2022 ada 86,6 persen tindaklanjut keseluruhan dari 17 kabupaten/kota dan provinsi di Sumsel dan ini dinilainya sudah meningkat dan melampaui standar Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
Selain itu mengenai laporan keuangan terutama berkutat di permasalahan belanja yang dari beberapa hal berupa kerugian maupun potensi kerugian.
"Kami berharap itu segera diselesaikan karena kalau nanti pada waktu kita melakukan pemeriksaan laporan keuangan, itu jumlahnya besar. Itu bisa berpengaruh terhadap opini. Tetapi kalau Alhamdulillah itu sudah 50 persen berarti walaupun terjadi tapi penilaiannya masih di bawah," katanya.
Apalagi dia melihat masalah aset masih menjadi masalah sampai saat ini di beberapa tempat. " Itu kami berharap diselesaikan dan sudah kita minta asistensi ke BPKP juga. Kemarin kita bertemu dengan DJKN untuk dibantu. (sep)
