Banyak Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Belum Tergabung di Gapki, Disbun Sumsel Ajak Hadapi Karthutla

BACA JUGA:Harga Emas Antam di Jumat 13 Oktober 2023 Stagnan, Cek Rinciannya di Sini

Gapki Sumsel hanya mengingatkan saja dan tidak ikut turun juga, karena kewenangan asosiasi hanya sebatas wilayah yang dikelola oleh para anggotanya saja.

Terkait dana cadangan dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, Alex Sugiarto mengakui memang ada, namun besarannya tergantung masing-masing perusahaan, tidak bisa disamaratakan.

"Dana cadangan menghadapi bencana itu ada, kalau di perusahaan-perusahaan itu ada, karena itu tadi diatur di dalam Permentan pun diatur,"ungkap Alex Sugiarto.

Ia menambahkan untuk menghadapi bencana kita harus alokasikan dana, cuma untuk besarannya tidak, kembali lagi dari perusahaannya sendiri, ada yang besar ataupun kecil.

BACA JUGA:Mitsubishi XFORCE Hadir di Palembang, SUV Compact Ini Mulai Dikirim November Mendatang

Dana cadangan menghadapi situasi Karhutla, Gapki Sumsel mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang mengatur segala sesuatu perihal antisipasi karhutla, mulai dari jumlah, jenis sarana dan prasarana, termasuk menara api, dan lainnya. 

"Jika ada anggota yang butuh bantuan untuk semacam audit sarpras, kamipun siap, karena salah satu pengurus GAPKI adalah eks Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disbun Provinsi,"ungkap Alex Sugiarto.

Secara umum, Gapki Sumsel menegaskan komitmen terhadap penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

"Gapki Sumsel mendukung upaya percepatan penanggulangan karhutla di Sumsel dan selalu siap berkolaborasi dgn para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan karhutla," ungkap Alex Sugiarto.

BACA JUGA:Inovasi Forum CIP Kilang Pertamina Plaju Ciptakan Value Creation Senilai Rp 283 Miliar

Data serupa terkait keanggotaan Gapki Sumsel juga diungkapkan, Kepala Disbun Provinsi Sumsel Ir Agus Darwa, M.Si.

Ternyata masih banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit beroperasi di provinsi berjuluk Bumi Sriwijaya ini namun belum tergabung dengan Gapki Sumsel.

"Disini saya sampaikan bahwa rapat ini terbatas untuk di bidang perkebunan terutama yang tergabung di dalam GAPKI Sumsel dan beberapa perusahaan perkebunan yang belum masuk di dalam GAPKI tapi sifatnya masih terbatas,"ungkap Agus Darwa.

Agus Darwa mengungkapkan di provinsi Sumsel ada sebanyak 276 perusahaan perkebunan yang terdiri dari lintas sektoral ataupun non lintas sektoral.

Sumber: