Perbedaan Hukum Haram Vape dan Rokok Menurut MUI

Senin 16-11-2026,13:44 WIB
Reporter : Maulana Muhammad
Editor : Maulana Muhammad

RADARPALEMBANG.ID - Berikut alasan penetapan perbedaan status hukum antara rokok tembakau konvensional dan rokok elektrik (REL) atau vape menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Seperti diketahui masih terdapat perbedaan pendapat (khilaf) antara makruh dan haram terkait rokok tembakau konvensional di kalangan ulama di Indonesia.

Namun untuk urusan vape, MUI melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 secara tegas melarang penggunaan rokok elektrik (REL) tersebut.

Hal ini disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh. Prof Ni'am menyoroti banyaknya pertanyaan seragam di media sosial yang membandingkan hukum rokok biasa dengan rokok elektrik.

BACA JUGA:Kemenkum Sumsel Harmonisasi Raperda dan Raperbup Muara Enim, Kawasan Tanpa Rokok hingga Rencana Kerja 2027

BACA JUGA:KAI Divre III Palembang Ingatkan Pelanggan Terkait Larangan Merokok di Stasiun dan Dalam Kereta Api

Menurutnya, fakta ilmiah di balik kedua jenis produk tersebut sangat berbeda. Pada rokok elektrik, kata dia, tidak lagi tersisa ruang khilaf di kalangan ulama karena terbukti secara ilmiah mendatangkan mudarat yang masif serta membahayakan kesehatan.

Selain aspek kesehatan, Prof Ni'am turut meluruskan argumen soal sumbangan cukai rokok elektrik terhadap pemasukan negara.

Berdasarkan koordinasi MUI dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, pengenaan cukai tinggi pada vape bukan ditujukan untuk mencari pendapatan negara.

"Dengan cukai yang ada, otomatis harganya bisa jauh lebih tinggi, sehingga aksesibilitas terhadap vape ini menjadi terbatas," jelas Prof Ni'am dikutip dari laman MUI, Senin, 16 November 2026.

BACA JUGA:Jadi Pengguna Vape Narkoba, Jule Hanya Jalani Rehabilitasi

BACA JUGA:Perkuat Pengamanan Aset Negara, KAI Divre III Palembang Jalin Kerja Sama dengan Kodam II/Sriwijaya

Lebih lanjut menurutnya menganalogikan kebijakan cukai tersebut seperti ketentuan denda dalam transaksi keuangan syariah ketika terjadi wanprestasi.

Tujuannya bukan memperkaya lembaga, melainkan instrumen disiplin demi kemaslahatan bersama.

Ia menambahkan, pemasukan cukai vape yang berkisar Rp 2,7 triliun hingga Rp 2,8 triliun per tahun sama sekali tidak sebanding dengan beban biaya negara untuk memulihkan kesehatan masyarakat akibat dampak vape, mulai dari gangguan pernapasan kronis hingga penyakit jantung.

Kategori :