RADARPALEMBANG.ID - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama Komisi VIII DPR RI berkomitmen menekan potensi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada tahun depan.
Langkah ini diambil agar beban yang ditanggung oleh calon jemaah haji tidak terlalu berat, menyusul adanya potensi lonjakan pada sejumlah komponen operasional perhajian.
“Intinya kami berusaha tidak memberatkan jemaah kita. Angka kenaikan (biaya haji) kemungkinan besar ada.
Tetapi kami upayakan bagaimana kalau toh ada kenaikan nanti, tidak sampai memberatkan,” ujar Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, belum lama ini.
BACA JUGA:Apel Pagi Rutin, Kemenkum Sumsel Perkuat Budaya Disiplin Tingkatkan Pelayanan
BACA JUGA:Pemulangan Jemaah Indonesia ke Tanah Air Capai 66 Persen di Hari ke-62 Operasional Haji
Irfan menjelaskan bahwa potensi kenaikan BPIH dipicu oleh meningkatnya hampir seluruh komponen biaya penyelenggaraan.
Faktor utamanya meliputi penguatan nilai tukar dolar AS, kenaikan harga avtur, serta penyesuaian tarif berbagai layanan oleh Pemerintah Arab Saudi, termasuk layanan di kawasan Masyair.
Selain itu, kebijakan Arab Saudi yang mengubah standar pelayanan dari Kategori D ke Kategori C secara otomatis ikut menaikkan biaya.
Menyikapi hal tersebut, Kemenhaj bersama Komisi VIII DPR RI menjadwalkan pembahasan mendalam untuk menetapkan pedoman BPIH dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).
BACA JUGA:Menhaj Tinjau Asrama Haji Palembang, Pastikan Layanan Makkah Route Kian Mudah dan Terintegrasi
BACA JUGA:Inilah Jadwal Lengkap 16 Kloter Keberangkatan Haji Embarkasi Palembang
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengingatkan pentingnya antisipasi dini dan evaluasi menyeluruh terhadap komponen biaya tersebut.
Ia menilai efisiensi layanan menjadi kunci utama agar beban yang ditanggung jemaah tetap rasional.
“Kalau hitung-hitungan angka kebutuhan yang harus kita selesaikan sebagai kewajiban penyelenggara ibadah haji, rasanya ongkos haji akan naik,” kata Marwan.