Selain dilihat per sektor, perlu dilihat juga tipe aktivitas dan pekerjaannya apakah bisa dilakukan dengan skema WFH atau tidak," tambahnya.
Karena itu, dunia usaha berpandangan pengaturan pola kerja seperti ini sebaiknya diserahkan kepada kebijakan internal masing-masing perusahaan agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan operasional dan karakteristik sektor.
Shinta menambahkan, jika wacana kebijakan tersebut akan dibahas lebih lanjut maka perlu ada kajian mendalam serta ruang diskusi antara pemerintah dan pengusaha.
Dengan begitu, kebijakan penghematan energi dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan gangguan terhadap aktivitas ekonomi dan operasional perusahaan.
"Hal ini diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat berjalan optimal dalam mencapai tujuan penghematan energi, tanpa menimbulkan disrupsi terhadap aktivitas ekonomi dan operasional sektor usaha yang terdampak," tutupnya.