Spesifikasi yang tak kalah penting berikutnya adalah penggunaan mobil yang irit dalam pemakaian bahan bakar. Untuk mendukung intensitas aktivitas yang banyak, kamu membutuhkan kendaraan yang hemat bahan bakar.
Hal ini bertujuan agar kamu lebih hemat dalam pengeluaran untuk bahan bakar. Selain itu, pastikan mobil yang kamu pilih adalah mobil yang hemat dalam hal perawatan. Salah satu tipe mobil Suzuki yang bisa kamu andalkan adalah Suzuki New Carry Pick Up.
BACA JUGA:Lima Alasan Suzuki Grand Vitara Pas Banget jadi Mobil SUV Harian
5. Bisa Digunakan untuk Kebutuhan Massa
Terakhir, pastikan mobil yang kamu pilih dapat digunakan untuk kebutuhan massa. Ketika berorasi di tempat umum atau melakukan aktivitas partai, kamu dituntut untuk membawa berbagai logistik yang mendukung segala aktivitas.
Misal, mobil ambulans, mobil partai, mobil logistik sembako, makanan dan sebagainya. Tidak mungkin jika hanya mengandalkan mobil dengan kapasitas kecil. Maka dari itu, pilih mobil yang dapat digunakan untuk kebutuhan massa.
Tipe mobil Suzuki yang bisa kamu pilih adalah Suzuki New Carry, yang mana dengan mobil ini dapat membawa banyak barang. Daya angkut yang banyak bisa membawa apa saja yang bertujuan untuk mendukung proses orasi di depan rakyat.
BACA JUGA:Lima Tipe Mobil Suzuki yang Cocok untuk Keluarga, Kamu Pilih yang Mana?
Pentingnya Mengetahui Jenis Mobil yang Tidak Boleh Digunakan untuk Kampanye
Selain rekomendasi dan keunggulan mobil Suzuki yang cocok untuk digunakan dalam kampanye, kamu penting juga untuk memahami jenis kendaraan yang tidak boleh digunakan selama masa kampanye.
Salah satu jenis kendaraan yang dilarang adalah inventaris negara, seperti mobil dinas, serta fasilitas publik lainnya.
Adapun alasannya, karena inventaris negara, termasuk infrastruktur dan aset publik, memiliki fungsi utama untuk mendukung tugas dan tanggung jawab pemerintahan.
BACA JUGA:Awal 2025, Mobil Listrik Suzuki eVX Meluncur, Desain Futuristis Mirip Mobil Masa Depan
Penggunaannya diatur dengan ketat oleh peraturan perundang-undangan agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau politik.
Penggunaan fasilitas negara ini sebagai alat kampanye melanggar prinsip netralitas, merusak integritas pemerintahan, dan mencederai keadilan dalam pemilihan umum.