Hal ini dikarenakan belum lengkapnya pelaporan keuangan bulan Februari dan Maret. Namun, kata Rohani, anggaran tersebut ada dan siap dibayarkan jika PPK dan PPS sudah melengkapi laporan keuangan.
BACA JUGA:Terbaru Pemilu 2024, Catatan Kemenkes RI Ada 27 Anggota KPPS Meninggal, Terbanyak di Jawa Tengah
"Uangnya ada. Kita minta PPK dan PPS beserta sekretariat untuk meminta bendahara masing-masingnya melengkapi laporan. Jika laporannya sudah lengkap akan kita transfer. Terutama bendahara, agar mengupload dan melengkapi laporan keuangan. PPK dan PPS kiranya dapat membantu omongin agar bendahara masing-masing melengkapi laporan," jelasnya.