PAGARALAM, RADARPALEMBANG.COM - Jelang berakhirnya masa jabatan Waliko Pagaralam Alpian Maskoni secara mendadak memecat Sekretaris Daerah (Sekda) kota Pagar Alam Samsul Bahri Burlian.
Untu itu anggota DPR RI dari partai Nasional Demokrat (Nasdem), Irma Suryani meminta Mendagri mengevaluasi keputusan Walikota Pagaralam tersebut.
Irma Suryani, menyatakan keprihatinannya terhadap tindakan pemecatan yang dianggap sewenang-wenang terhadap mantan Sekda kota Pagaralam, Samsul Bahri Burlian.
Irma mengungkapkan keprihatinannya terkait pemecatan pejabat daerah tanpa alasan yang jelas dan tiba-tiba, yang dianggapnya sebagai penciptaan preseden buruk.
"Saya banyak mendapat laporan dari masyarakat tentang dugaan kriminalisasi dan pembunuhan karakter terhadap Sekda kota Pagaralam yang bernama Samsul Bahri, yang dipecat tanpa alasan dan kesalahan yang jelas serta diturunkan pangkatnya.
BACA JUGA:Caleg DPR RI Nasdem Renny Astuti Hadiri Silaturahmi Bersama Dengan Anies Baswedan
Hal ini telah menciptakan preseden buruk,"kata Irma, Minggu 17 september 2023.
Irma Suryani meminta dan mendorong Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Kepala Kepolisian Negara (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan investigasi terhadap penurunan jabatan Sekda, Samsul Bahri.
Menurut Irma, pencopotan jabatan dilakukan tanpa alasan yang jelas. Irma juga mengajak semua pihak yang telah mengetahui permasalahan ini untuk bersama-sama mendorong pemerintah melakukan investigasi menyeluruh.
"Saya minta kepada Menteri Dalam Negeri dan Kapolri untuk melakukan investigasi terhadap penurunan jabatan Pak Samsul Bahri, yang sekali lagi tanpa alasan yang jelas atau kesalahan yang ditunjukkan.
BACA JUGA:Hasil Survei LKPI Samantha Tivani Caleg Nasdem Berpeluang Menang
Saya mengajak semua pihak yang telah mendapatkan laporan mengenai Pak Samsul Bahri untuk bersama-sama mendorong pemerintah melakukan investigasi secara menyeluruh," kata Irma.
Diketahui, pemecatan Samsul Bahri Burlian dari jabatan Sekda Kota Pagar Alam telah menjadi perbincangan luas di masyarakat.
Bahkan dalam waktu dekat, masyarakat yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Anti Provokasi (PETISI) mengumumkan akan melakukan demonstrasi di depan gedung Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 18 September mendatang untuk menuntut pembatalan Surat Keputusan (SK) pemecatan Sekda tersebut oleh Walikota Alpian Maskoni.