PALEMBANG, RADARPALEMBANG.COM - Ketua DPRD Sumsel, Dr. Hj. RA. Anita Noeringhati, SH., MH., resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang setelah dikukuhkan oleh rektor Prof Dr Gunarto SH MHum dalam sidang senat terbuka di Auditorium Unissula Semarang, Sabtu 14 september 2023.
Perempuan yang mendapatkan julukan Singa Betina Parlemen ini, berhasil menempuh studi doktoral tepat waktu, selama lima semester. Ia mampu meyakinkan penguji dan mempertahankan disertasinya yang berjudul.
“Rekontruksi Pola Relasi Eksekutif dan Legislatif dalam Penyusunan Perda Anggaran (Studi Analisis Hukum Berbasis Keadilan APBD Sumatera Selatan)”.
Karya ini semakin menasbihkan ia sebagai ahli di bidang hukum yang sudah ia tekuni sejak menjadi advokat dari tahun 1993.
BACA JUGA:Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati Laporkan Penipuan Online yang Catut Namanya ke Polda
Selepas wisudah, RA Anita tak mampu membendung rasa haru atas prestasi akademik ini, sembari menyampaikan rasa terima kasihnya kepada keluarga, teman, dan civitas akademika yang telah mendukungnya selama perjalanan menyelesaikan pendidikan program doktor.
"Proses meraih gelar doktor ini tidak mudah, namun dengan dukungan dan kerja keras, saya berhasil menyelesaikannya.
Ini adalah bukti bahwa kesungguhan dan dedikasi dalam mengejar ilmu akan membuahkan hasil serta bermanfaat untuk masyarakat sekitar," katanya didampingi suami, anak/mantu dan keluarga besar.
Dalam penelitian disertasinya, RA Anita mengupas berbagai aspek yang berkaitan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Sumatera Selatan, dengan fokus pada peran serta eksekutif dan legislatif serta aspek keadilan dalam proses tersebut.
BACA JUGA:Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati Luncurkan Buku 'Singa Betina Parlemen'
Pengalamannya tiga periode menjadi anggota dan sebagai ketua DPRD Sumsel telah berperan aktif dalam mengawal penyusunan APBD provinsi Sumsel, sehingga disertasinya menjadi kontribusi berharga dalam memahami dinamika tersebut.
Salah satu temuan utama dalam disertasi ini adalah perlunya perubahan dalam pola relasi antara eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan APBD.
Perempuan keturunan trah mangkunegaran ini menegaskan, pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara kedua lembaga ini untuk menciptakan APBD yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat.
"Keadilan dalam APBD tidak hanya mengenai alokasi anggaran, tetapi juga proses pengambilan keputusan. Kerja sama yang lebih baik antara eksekutif dan legislatif akan memastikan bahwa kepentingan publik menjadi prioritas utama," ujarnya.
BACA JUGA:Leanpuri Cup 2023 Diikuti 17 Provinsi, Perebutkan Hadiah Rp 204 Juta