PALEMBANG,RADARPALEMBANG.COM - Meski Daftar Caleg Sementara (DCS) belum beredar untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sudah terlihat tidak ada barometer yang jelas diterapkan oleh parpol dalam menentukan pemilik nomor urut 1.
Karena sejumlah pengurus harian seperti bendahara dan petahana tidak ditempatkan di nomor 1, namun justru di nomor 2 ke bawah.
"Kita lihat banyak sosok yang merupakan potensi, sosok yang memang layak tetapi diletakkan, bukan nomor urut satu. Bahkan ada juga kota lihat partai yang merupakan unsur KSB (ketua, sekretaris, bendahara), dan incumbent di dewan, tetapi malah ditarik di nomor urut 2," ungkap Direktur Eksekutif Lintas Politika Indonesia Kemas Khoirul Mukhlis, Senin, 12 Juni 2023.
Menurutnya, ini akan menjadi pertanyaan apa yang menjadi barometer partai menentukan nomor urut ini.
BACA JUGA:Lintas Politika Indonesia Tawarkan Pendampingan Personal Branding
Mukhlis melihat wajar kalau memang muncul kekecewaan secara internal. Karena tidak ada ukuran yang pasti, ukuran yang jelas untuk memposisikan seseorang di nomor urut yang ada. Dan ini di banyak partai. Bukan hanya satu dua partai saja.
"Sehingga muncul unsur kekerabatan, mungkin ada hubungan emosional dengan ketua, atau mungkin keponakan ketua, atau lain sebagainya sehingga langsung saja tiba-tiba mendapat nomor urut 1," kata Mukhlis.
“Dan ini membuat ketika akan ditawarkan ke masyarakat kalaupun ini sistem pemilu proporsional terbuka, tentu masyarakat akan dibuat terkejut, syok dengan kondisi yang ada karena kita lihat penyusunan DCS tidak dengan barometer yang jelas, tidak dengan unsur-unsur yang objektif,” tambah dia.
Menurut Mukhlis, jangan salahkan nantinya kalau lembaga DPRD diduduki oleh mereka-mereka yang kurang berkompeten. Dampaknya mungkin terhadap tingkat partisipasi masyarakat melihat kondisi ini akan semakin menurun.
BACA JUGA:Keras dan Sengit, Pendatang Bakal Ancam Petahana
"Ini kita persepsikan bahwa kita akan menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka. Apalagi nanti jika memang sistem proporsional tertutup, saya lihat ini akan menjadi bumerang bagi partai untuk memperoleh suara terbanyak," ujar mantan Ketua KPU Palembang ini.
Ia menyayangkan prinsip-prinsip objektivitas banyak partai yang tidak mengedepankan prinsip-prinsip untuk memperoleh suara sebanyak mungkin, yang penting kekerabatan, sanak keluarga dapat di nomor cantik, nomor bagus. Itu mereka yang sudah mengabdi di partai.
"Malah saya lihat ada mantan Bupati yang ditarik bukan nomor urut 1. Itu akan jadi sebuah pertanyaan," pungkasnya.(*)