LAHAT, RADARPALEMBANG.COM - Rapat Paripurna VIII DPRD Lahat masa persidangan ke-II tahun 2023, tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Lahat, menyimpulkan adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran yang dilakukan pihak eksekutif.
Rapat Paripurna yang dibuka langsung Ketua DPRD Lahat Fitrizal Homizi ST, Wakil Ketua I Gaharu MM, Wakil Ketua II Sri Marhaeni Lawu SH, serta dihadiri Forkopimda tersebut, berlangsung khidmad dan diikuti oleh seluruh 35 orang wakil rakyat.
Ketua DPRD Kabupaten Lahat Fitrizal Homizi ST didampingi Wakil Ketua Gaharu SE MM saat membuka Rapat Paripurna menyampaikan, LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang yang dilaksanakan pemerintah daerah.
Karenanya, setiap yang di programkan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan, agar yang dikerjakan sesuai dengan visi dan misi pembangunan.
“Semuanya ini, sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan otonomi daerah, sejalan dengan upaya menciptakan pemerintah yang bersih, bertanggungjawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik,” ujarnya, Jumat, 24 Maret 2023.
Ia menambahkan, DPRD berharap kedepan agar Pemkab Lahat selalu membangun sinergi dan berkoordinasi, terkait program yang akan dilaksanakan.
Apalagi menyangkut tentang anggaran. Untuk itu, sinkronisasi harus terus ada, sehingga antara legislatif dan eksekutif seiring sejalan, untuk memajukan daerah khususnya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Alhamdulillah, yang dilaporkan dan disampaikan dalam LKPJ kami menerima, dan tidak ada hal yang membuat fraksi-fraksi menolak laporan LKPJ yang disampaikan Bupati Lahat," imbuhnya.
BACA JUGA:TQH Tingkat Sumsel 2023, Lahat Targetkan Juara Umum, Lakukan Pemusatan Pelatihan Khafilah
Sementara itu, Bupati Lahat Cik Ujang SH menuturkan, salah satu manfaat dari mengadakan evaluasi tahunan melalui forum laporan keterangan pertanggungjawaban ini, adalah untuk melakukan penilaian setiap kegiatan yang dilaksanakan, memberikan dampak dan manfaat yang optimal.
“Saya berharap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatan Lahat, dapat memberikan saran dan rekomendasi atas laporan pertanggungjawaban pemerintah tahun 2023. Sehingga, menjadi pedoman dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dengan demikian kualitas Pemerintahan Kabupaten Lahat semakin baik," tegas Cik Ujang. (*)