“Saya berharap tentu Kementerian Keuangan dengan instrumen fiskalnya. Kita punya anggaran ketahanan pangan. Di situ termasuk untuk pertanian,’’ujarnya.
Menkeu Srimulyani juga menyebut, dana transfer ke daerah yang juga besar. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama mengatasi dan mengendalikan Inflasi .
BACA JUGA:Arah Moneter Negara Maju Berubah, Sri Mulyani: OJK Jangan Lengah
Pengendalian sisi supply side dan distribusi ada mutlak. Jika itu dibiarkan amburadul maka kenaikan inflasi tidak akan bisa tertahan.
Strategi kedua, fokus pada menurunkan atau menghilangkan kemiskinan ekstrem.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi biasanya akan berbarengan dengan inequality yang juga melebar. Untuk itu, Pemerintah memberikan perhatian menggunakan fiscal tools APBN.
Menurut Sri Mulayi, bantuan sosial (Bansos) pada tahun 2023 yang dianggarkan melalui APBN mencapai
Rp479 triliun. Begitu juga dengan subsidi energy yang nilainya tidak besar yaitu mencapai Rp330 triliun.
Pertanyaanya, apakah bansos dan subsidi energi mampu menjawab hal-hal berikut yaitu, pertama mengurangi kesenjangan dan kemiskinan.
Kedua, apakah bansos dan subsidi energi itu mampu mecapai target yang dinginkan.
Dan ketiga adalah, sejauhmana bansos dan subsidi energi bisa efektif mengurangi kesenjangan dan menggerakkan ekonomi agar tetap bisa tumbuh.
BACA JUGA:Waspada, 3 Faktor BI Turunkan Proyeksi Ekonomi Dunia
‘’Kita harus menyimak dan meyakinkan bahwa tugas kita di Kementerian Keuangan sinkron dengan tujuan nasional,” tandas Menkeu.
Strategi ketiga adalah, fokus pada penanganan dan penurunan angka stunting.
Saat ini angka stunting sudah turun dari 33 persen menjadi 24 persen. Pemerintah akan terus mendorong angkaitu terus turun.