Diungkapkan Iss, banyak dicapai dalam G20, kita gunakan bauran kebijakan (intervensi stabilkan rupiah,read), di barat (Amerika Serikat dan Eropa,read) masih menggunakan text book (teori baku,read).
Sebagai contoh, lanjut dia, kalau biasanya bank sentral pakai rate (suku bunga acuan,read) untuk kebijakan moneter dan keuangan pakai untuk kebijakan fiskal, tapi kalau kita menghasilkan sinergi bank sentral dan kementerian keuangan.
Di kesempatan tersebut, secara singkat Iss juga mengingatkan mulai mengantisipasi dampak tidak diharapkan aset digital terutama kritpo. "Terutama 2 tahun terakhir begitu cepat perkembangan dan negara maju by suprise (terkejut,read), telah dilakukan rapat supervisi juga belum cukup."
Bank Indonesia juga memikirkan tentang, inklusi keuangan di kegiatan G20, 15-16 November lalu. "Inklusi keuangan bagaimana memanfaatkan digitalisasi dan mendorong UMKM dan lakukan best practice, perlindungan konsumen dan baru masuk ke sistem pembayaran digital,"ungkap dia.
BACA JUGA:Dukung KTT G20 Bali, PELINDO Fasilitasi Pengiriman 900 Mobil Listrik
Pandemi COVID-19 telah memperlebar kesenjangan masyarakat, termasuk UMKM. Namun demikian, pesatnya perkembangan ekonomi dan pembayaran digital telah dapat meningkatkan akses individu dan UMKM kepada pembiayaan, yang dapat mendukung pemulihan ekonomi yang inklusif.
Pembayaran digital juga memudahkan program pelayanan dan perlindungan sosial pemerintah untuk menolong kelompok paling rentan dan UMKM.
Hal ini diharapkan akan dapat membuka akses pada jasa keuangan.
Namun di sisi lain masih terdapat sejumlah tantangan seperti kurangnya literasi digital dan keuangan, dan ketidakseimbangan akses pada infrastruktur digital, sehingga meningkatkan perlunya upaya mitigasi yang kuat. Indonesia berencana mengusung sejumlah agenda prioritas dan program kerja untuk mendukung financial inclusion dan pembiayaan UMKM.
BACA JUGA:Menparekraf Puji Teh Ramah Lingkungan UMKM Binaan Kilang Pertamina Plaju Jadi Souvenir G20
Karena berkaitan dengan sistem keuangan, ada juga pembahasan mengenai mata uang yang beragam dalam kegiatan perdagangan internasional antar negara. "Awalnya tidak fokus isu ini, tapi ada kebutuhan diversity currency, memang tak mesti semua negara sepakat, mata uang beragam dalam perdagangan,"ungkap dia.
Namun, sambung dia, tapi kesadaran bahwa mata uang beragam berpotensi dari beberapa negara sudah ada diangkat dan akan dilanjutkan ke keketuaan di ASEAN (Asia Tenggara,read).
Payment System in Digital Era ini melanjutkan Central Bank Digital Currency (CBDC), pembahasan di bawah Presidensi G20 Italia dan pekerjaan sejumlah organisasi internasional, pembahasan pada 2022 akan fokus pada dua area Utama.
Pertama yaitu Melakukan pertukaran pengalaman dan perspektif dalam rangka mendorong interoperabiitas CBDC) melakukan pendalaman dalam rangka memahami implikasi makro-finansial atas implementasi CBDC.
Lalu ada, Cross border payment (CBP), pembahasan diarahkan pada kelanjutan implementasi roadmap CBP dengan menentukan topik area prioritas untuk dijadikan deliverable pada Presidensi G20 Indonesia dengan memerhatikan national interest dan negara berkembang.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menghadiri Penandatanganan MoU Advancing Regional Payment Connectivity atau Integrasi Pembayaran Regional ASEAN-5, di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11).