JAKARTA, RADAR PALEMBANG – Menteri Keuangan Sri Mulayani Indrawati membeberkan kondisi dan arah kebijakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 untuk menjawab tantangan risiko global pasca Pendemi Covid-19.
Sri Mulyani menebut bentuk dari risiko global itu adalah terjadinya lonjakan inflasi akibat kenaikan harga barang seperti pangan dan energi karena terjadinya disrupsi supply.
‘’Tema APBN 2023 adalah optimis akan tetapi tetap waspada dari gonjang-ganjing dan tekanan global,’’ujar Sri Mulyani saat rapat Kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah, Kamis, 25 Agustus 2022 hingga malam, mengutip dari laman kemenkeu.go.id.
Lebih lanjut Menkeu mengatakan, memposisikan APBN 2022 untuk jawab tantangan global merujuk pada proyeksi ekonomi dunia yang sangat tidak baik. IMF merevisi pertumbuhan ekonominya ke bawah dan inflasi di revisi ke atas.
BACA JUGA:Global Bergejolak, Ekonomi Indonesia Masih Kinclong dan Kinerja Ekspor Tetap Kuat
Pada tahun 2023, proyeksi negara maju yaitu 6,6 persen dengan pertumbuhan ekonomi 1,4 persen, sedangkan pada negara berkembang proyeksi inflasi diperkirakan 9,5 persen dengan pertumbuhan ekonomi 3,9 persen.
Meskipun Indonesia telah mencapai precovid level dengan pertumbuhan momentumnya masih menguat. Pada kuartal kedua kemarin momentum recoverynya sangat impresif di 5,44 persen dan inflasi masih dijaga di level di bawah 5 persen.
‘’Kendati demikian, kita tidak boleh dalam hal ini terlena. Tema APBN kita buat optimis tetapi tetap waspada. Inilah kondisi yang harus kita waspadai memasuki tahun 2023 dimana kita harus mendesain APBN 2023 dengan hati-hati ,” tegas Menkeu Sri Mulyani.
Dia memaparkan, APBN optimis karena di satu sisi pemulihan ekonomi kuartal I dan II 2022 di atas 5 persen, inflasi masih relatif terjaga, dan pemulihan di berbagai sektor cukup merata.
BACA JUGA:Biaya Proyek MRT Jakarta North South Bengkak Rp4,5 Triliun, Jepang Tambah Investasi Rp37,1 Triliun
Sedangkan tetap waspada karena syok yang muncul akibat disrupsi global sangat besar. ‘’Penyebabnya karena kondisi geopolitik yang tidak selesai dalam waktu dekat,’’ujarnya.
‘’Ini yang menyebabkan ketidakpastian yang sangat tinggi. Oleh karena itu policy dan instrumen policy kita seperti APBN harus tetap menjaga secara waspada,” pungkas Menkeu.
Sebelumnya, Optimis pemerintah bisa jawab tantangan global juga terlihat dari perkirakan pendapatan negara lampaui target pada tahun 2022.
Menkeu Sri Mulyani memaparkan realisasi pendapatan negara pada semester I 2022 telah mencapai Rp1.317,2 triliun atau 58,1 persen dari target yang ditetapkan pada Perpres 98/2022 yaitu sebesar Rp2.266,2 triliun.
“APBN sampai dengan semester I pendapatan negara mengalami pertumbuhan sebesar 48,5 persen,” ungkap Menkeu pada Rapat Kerja Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah dan Gubernur Bank Indonesiam 1 Jun 2022, dalam siara humas Kemenkeu.
BACA JUGA:BI Bersama Enam Bank Buka Khas Keliling Sosialisasi Uang Rupiah Kertas Emisi 2022
Pertumbuhan pendapatan negara semester I 2022 didukung realisasi penerimaan pajak yang mencapai Rp868,3 triliun atau 58,5 persen dari target Rp1.485 triliun.
Capaian tersebut tumbuh 55,7 persen dari tahun lalu. Kondisi ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan yang ditopang oleh pertumbuhan penerimaan neto per jenis. Pertumbuhan per sektor pendapat negara secara keseluruhan menunjukkan peningkatan.
“Kita memperkirakan penerimaan pajak akan mencapai Rp1.608 triliun. Ini artinya pertumbuhannya masih di atas 25 persen sampai dengan akhir tahun dibandingkan tahun lalu. Ini adalah suatu baseline baru,” ujar Menkeu.
Sementara itu, realisasi kepabeanan dan cukai hingga semester I 2022 telah mencapai Rp167,6 triliun atau 56,1 persen dari target Rp299 triliun atau tumbuh 37,2 persen.
BACA JUGA:Kebijakan Terbaru Pemerintah, Honorer K2 dan Non K2 Masuk Daftar Pendataan BKN, Setelah Itu
Begini Kata PengamatRealisasi ini ditopang cukai yang tumbuh 33 persen dan bea masuk yang tumbuh 30,5 persen, meski terdapat anomali pada bea keluar karena adanya larangan ekspor CPO.
Dengan kondisi itu, menkeu yakin pendatan negara akan lampau target yang telah dalam Perpres 98/2022.
“Kita perkirakan sampai akhir tahun penerimaan kepabeanan dan cukai tembus di atas Rp300 triliun yaitu Rp316,8 triliun. Ini naik 17,7 persen dari tahun lalu yang sudah tumbuh 26 persen,” tandas Menkeu.
Sedangkan dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Menkeu memperkirakan akan menembus Rp510,9 triliun di akhir tahun. Perkiraan ini didukung realisasi PNBP semester I 2022 sebesar Rp281 triliun atau 58,3 persen dari target Rp481,6 triliun.
Kondisi ini ditopang PNBP sumber daya alam (SDA) migas yang sangat dominan pertumbuhannya di 86,6 persen, serta PNBP lainnya yang juga meningkat, kecuali dari pendapatan BLU yang terkontraksi akibat kebijakan larangan sementara ekspor CPO.
BACA JUGA:Khawatir Berdampak Pada Ekonomi Masyrakat, Hafisz Tohir Minta Tunda Kenaikan BBM Subsidi
“Ini cerita yang sangat kuat di sisi penerimaan negara, mencerminkan adanya windfall revenue dan growth yang masih bisa bertahan,” pungkas Menkeu.
Wamenkeu Bahas Manfaat Jalan Tol
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menekankan bahwa pembangunan jalan tol yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Jalan tol itu bisa digunakan oleh seluruh masyarakat, bisa digunakan oleh seluruh orang yang melintas, bisa digunakan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, meningkatkan konektivitas,” kata Wamenkeu saat meninjau perkembangan pembebasan tanah Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo di Kantor Kelurahan Purwomartani, Yogyakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu juga melihat proses pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) pelepasan hak atas tanah milik rakyat untuk pembangunan ruas jalan tol yang memiliki panjang 96,57 km ini.
BACA JUGA:Sri Mulyani Pegang Bola Panas Naik atau Tidaknya Harga BBM Subsidi
“Negara menghormati hak milik tanah yang dimiliki oleh warga dengan memberikan uang ganti kerugian. Namun, sebenarnya ini adalah bentuk dari “uang ganti untung” karena setelah tanahnya diganti uang, maka semuanya beruntung,” ujar Wamenkeu.
Keuntungan tersebut, kata Wamenkeu, karena pembangunan jalan tol ini memberikan multiplier effects bagi semua pihak, baik pemilik tanah, terbukanya lapangan kerja bagi para pekerja Indonesia, maupun seluruh masyarakat yang memanfaatkan jalan tol tersebut.
Selain itu, adanya jalan tol tersebut mempercepat konektivitas wilayah Yogyakarta, Solo, dan Semarang sehingga mampu mendorong peningkatan pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
BACA JUGA:Kejar Target BSB Ajukan Penambahan Plafon KUR Rp250 M
Lebih lanjut wamenkeu mengatakan pembangunan jalan tol dilakukan dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, serta menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi dalam ekosistem pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Sinergi antara Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian ATR, LMAN, dan BUJT, Pemerintah Daerah, serta BPK sebagai lembaga pengawas diharapkan dapat mengakselerasi seluruh proses pembangunan secara cepat, efektif, dan good governance.
“Saya sudah melihat prosesnya dan saya berharap saya minta kepada seluruh staf dari Kementerian dan Lembaga terkait untuk membuat suatu proses yang cepat efisien dan kemudian juga bisa memastikan hak dari Ibu Bapak semua sebagai pemilik hak,” kata Wamenkeu.
Pada kesempatan tersebut, Wamenkeu juga bertemu dan berdiskusi dengan masyarakat penerima UGR. Apresiasi dan ucapan terima kasih Wamenkeu sampaikan kepada masyarakat karena telah mendukung percepatan pembangunan dengan menyerahkan tanah kepemilikan untuk digunakan pembangunan jalan tol yang diharapkan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. (yui)