Pendapatan Negara di Sumsel Meningkat, dari Pajak dan Bukan Pajak

RADARPALEMBANG.ID - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Sumatera Selatan hingga 30 September 2026.

Adapun pertumbuhan terjadi pada Pendapatan Negara, sementara Belanja Negara terkontraksi terutama akibat penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD). 

Dalam keterangan resmi yang ditandatangani langsung, Kepala Perwakilan Kementrian Keuangan Sumsel, Retno Sri Sulistyani menyebut jika ditengah penyesuaian fiskal tersebut, aktivitas perekonomian regional tetap terjaga dan sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat membaik.

Tercatat, hingga 30 September 2026, pendapatan negara di Sumatera Selatan mencapai Rp12,36 triliun atau 70,50% dari target, tumbuh 15,56% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy). 

BACA JUGA:Sepanjang TW III 2026, 1.160 Wisatawan Mancanegara Gunakan Kereta Api Jelajahi Sumbagsel

BACA JUGA:KADIN Sumsel Expo 2026 Bidik Transaksi Rp60 Miliar, Dorong Kuliner Lokal Naik Kelas

Penerimaan pajak mencapai Rp9,44 triliun atau 64,18% dari target, tumbuh 14,34% (yoy). 

Angka tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak antara lain didorong setoran masa PPN sektor administrasi pemerintahan dan PPh Badan.

Penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi Rp383,21 miliar atau 103,12% dari target, tumbuh 8,99% (yoy), terutama ditopang kinerja bea masuk. 

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp2,53 triliun atau 103,57% dari target, tumbuh 21,49% (yoy), antara lain didukung peningkatan PNBP Lainnya.

Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp30,09 triliun atau 74,55% dari pagu, terkontraksi 12,20% (yoy). Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp10,96 triliun atau 65,46% dari pagu, tumbuh 26,19% (yoy). 

BACA JUGA:Kepercayaan 24 Juta Nasabah Antarkan BSI Raih Top 5 Layanan Terbaik CX 100 Award

BACA JUGA:Awas Banyak Link Palsu Cek BSU Kemnaker 2026, Yuk Kenali Tautan Resminya Berikut

Pertumbuhan tersebut dipengaruhi peningkatan belanja pegawai, akselerasi belanja barang termasuk kegiatan cetak sawah, serta belanja modal untuk mendukung infrastruktur dan ketahanan sumber daya air.

Sumber: