Sinergi Pemkot-Lanud: Siapkan Lahan Representatif untuk Sekolah Rakyat Permanen
Walikota Palembang H Ratu Dewa bersama jajaran rapat koordinasi pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Mako Lanud Sri Mulyono Herlambang Jumat 20 Februari 2026.-kominfo palembang-
PALEMBANG, RADARPALEMBANG.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) PALEMBANG tengah menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat Permanen yang dijadwalkan mulai pada Juni 2026.
Dalam rapat koordinasi di Mako Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH), Jumat 20 Februari 2026, Walikota Palembang H Ratu Dewa mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat Permanen ini membutuhkan lahan.
"Pemkot Palembang memiliki keterbatasan aset, namun dari diskusi tadi, pihak Lanud memiliki lahan yang sangat representatif seluas 6,9 hektare. Kami sangat mengapresiasi Pak Danlanud karena kita sedang dikejar waktu untuk membangun Sekolah Rakyat Permanen," ujar Ratu Dewa.
Dewa berharap agar proses administrasi lahan ini cepat selssai. Sehingga, pembangunan bisa dilaksanakan Juni 2026.
BACA JUGA:Pemkot Palembang Gelar Pasar Murah Sepanjang Ramadan 2026, Catat! Ini Jadwal dan Lokasinya
Sementara Danlanud Kolonel Pnb Zulfikri Arif Purba menegaskan dukungannya untuk pembangunan ini, dengan skema administrasi yang paling memungkinkan.
"Lahan yang disiapkan dipastikan "clear and clean" (sudah bersertifikat)," jelas dia
Namun, lanjut Zulfikri, mengingat proses hibah memerlukan waktu lama, tahap awal pembangunan akan menggunakan skema pinjam pakai agar pembangunan tidak terhambat.
"Pihak Lanud akan segera berkoordinasi dengan Mabes TNI AU untuk mematangkan proses administrasi," jelasnya.
BACA JUGA:Kisah Hidup Walikota Palembang Ratu Dewa Pukau Penonton dalam Drama Musikal Nyanyian Anak dari Desa
Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Raimon Lauri, menjelaskan sekolah ini akan menjadi tumpuan bagi masyarakat yang berada di kategori ekonomi Desil 1 dan Desil 2 (miskin ekstrem).
"Nanti gedungnya bisa menampung kurang lebih 1.000 siswa (SD, SMP, dan SMA)," ujarnya.
Selain itu, sambung dia, seluruh biaya pendidikan hingga seragam akan ditanggung oleh Pemerintah Pusat.
"Untuk rekrutmen siswa harus dipastikan tepat sasaran. Karena ini untuk warga tidak mampu, sehingga terancam putus sekolah karena masalah biaya," tukasnya.
Sumber:
- Share:
