Forum Honorer Siap Gelar Aksi, Buntut Penundaan Pelantikan CPNS dan PPPK

Forum Honorer Siap Gelar Aksi, Buntut Penundaan Pelantikan CPNS dan PPPK

Forum Honorer K2 Palembang siap menggelar aksi terkait penundan pelantikan CPNS dan PPPK--

PALEMBANG, RADARPALEMBANG.ID - Forum Honorer K2 Palembang siap menggelar aksi terkait penundan pelantikan CPNS dan PPPK.

Berdasarkan  jadwal yang ada, pelantikan CPNS seharusnya pelatikan sudah dilakukan pada tanggal 22 Februari hingga 23 Maret 2025.

Namun jadwal tersebut dikabarkan akan diundur oleh Kementerian PAN-RB. Pelantikan akan dilakukan pada bulan Oktober 2025 untuk CPNS, sedangkan PPPK pada bulan Maret 2026.

Diketahui untuk wilayah Sumatera Selatan sendiri jumlah formasi pada penerimaan CPNS sebanyak 4.564.

BACA JUGA:Mau Lulus Seleksi PPPK 2024? Simak Skema Prioritas dan Pemeringkatannya Ini

BACA JUGA:Lowongan Kerja Terbaru, ASN dan PPPK Formasi Untuk Tamatan SMA, Ada Posisi di IKN, Gaji Rp 10 Juta

Untuk di lingkungan pemprov sumsel sendiri ada 103 CPNS dan 3.077 PPPK dan terkait mundurnya jadwal pengangkatan ini, pihaknya masih menunggu Keputusan yang resmi. 

“Terkait kebijakan itu, masih menunggu surat tertulis dari kementrian PAN-RB, karena kan itu hasil kesepakatan dengan komisi II DPR RI,” ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel, Ismail Fahmi.

Merespon penundaan ini, Ketua Forum Honorer K2 Palembang, Tri Adriansyah Putra mengatakan jika mereka mungkin akan melakukan aksi berupa turun ke jalan sebagai bentuk protes atas kebijakan penundaan CPNS dan PPPK angkatan 2024 hingga 2026.

“Jika masih saja tidak ada perubahan kebijakan dari pemerintah maupun BKN, dalam waktu dekat ini kami mungkin akan turun ke jalan,” Jelasnya. 

BACA JUGA:Auto Senyum, Gaji 13 ASN dan PPPK Dinas Pendidikan Kota Palembang Cair Hari Ini, Dianggarkan Rp63 Miliar

BACA JUGA:Bupati PALI Heri Amalindo Melalui Wabup H Soemarjono Lantik 601 PPPK dan 13 PNS STAN

Akan tetapi, ia juga mengatakan jika aksi turun ke jalan ini mungkin saja bisa batal jika ada solusi yang memuaskan, karena saat ini mereka masih menunggu hasil audiensi dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dengan pemerintah kota.

Tri juga menekankan jika penundaan ini sengatlah tidak manusiawi, hal ini mengingat banyaknya CPNS dan PPPK yang sudah bekerja selama puluhan tahun akan mendekati masa pensiunnya.  

Sumber: