OJK Sumsel Babel Dukung Kemajuan dan Pengembangan Ekonomi Daerah di Sumsel

PALEMBANG, RADARPALEMBANG.COM – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (OJK Sumsel Babel) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta pengembangan ekonomi daerah melalui akselerasi peran sektor jasa keuangan di Sumatera Selatan.

Demikian disampaikan Kepala OJK Sumsel Babel, Arifin Susanto pada kegiatan High Level Meeting dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan yang diselenggarakan di Auditorium Graha Bina Praja, Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Kamis 4 Juli 2024.

Arifin menyampaikan bahwa hal tersebut sejalan dengan komitmen bersama yang telah ditandatangani oleh OJK Sumsel Babel dengan Pemprov Sumsel sebelumnya.

“Sebagaimana komitmen kami, OJK Sumsel Babel siap bersinergi bersama Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan stakeholder lainnya untuk memajukan perekonomian daerah, mulai dari penyusunan strategi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan strategi literasi dan inklusi keuangan yang berkelanjutan,” tutur Arifin.

BACA JUGA:Resmi Dikukuhkan, Ini Target Kepala OJK Sumsel Babel Arifin Susanto

Dalam pertemuan tersebut, Pj Gubernur Sumatera Selatan, Pembina TPID yang juga merupakan Dewan Pengarah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Ketua Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Elen Setiadi menyampaikan, untuk memajukan dan mengembangkan ekonomi daerah dibutuhkan komitmen, sinergi, dan partisipasi aktif dalam setiap program pengembangan ekonomi daerah, termasuk dalam pengendalian inflasi daerah.

“Untuk mencapai tujuan bersama dalam peningkatan ekonomi daerah, kita perlu menyinergikan semua program pengembangan ekonomi daerah, baik yang dilaksanakan melalui forum TPAKD, TPID, maupun TP2DD, di antaranya dengan membentuk sekretariat bersama ekonomi daerah,” papar Elen.

OJK Sumsel Babel menyambut dengan baik dan siap mendukung pembentukan sekretariat bersama ekonomi daerah. Hal ini juga selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengamanatkan adanya koordinasi antara Pemerintah, OJK, dan Bank Indonesia dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan guna mencapai keuangan inklusif.

Saat ini di Sumatera Selatan telah terbentuk 1 TPAKD Provinsi dan 17 TPAKD Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, dengan program unggulan yang diharapkan dapat mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta peningkatan ekonomi daerah.

BACA JUGA:Gawat, Terus Merebak, OJK Tutup 4.981 Rekening Disinyalir Lakukan Transaksi Judi Online

Program unggulan tersebut ada Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia/Produk Dalam Negeri dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI/PDN dan BBWI), yang telah berhasil menyelenggarakan Puncak Harvesting pada tanggal 24-28 Mei 2024 di Kota Palembang yang dikunjungi 57.000 masyarakat dengan total nilai transaksi sepanjang penyelenggaraan event sebesar Rp1,82 miliar.

Lalu Bussiness matching dan fasilitasi pembiayaan sektor prioritas industri kelapa sawit, khususnya peremajaan sawit rakyat, yang sampai dengan bulan Mei 2024 telah berhasil tersalurkan kredit/pembiayaan sebesar Rp14,7 triliun meningkat 23,27 persen (yoy).

Kemudian Program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Kabupaten Lahat dan Kota Pagaralam yang bertujuan mendorong peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pariwisata dan komoditi unggul perdesaan yang didukung oleh ketersediaan akses layanan jasa keuangan.

Terakhir, Pilot project pengembangan Kopi Sriwijaya khas Sumatera Selatan yang berorientasi ekspor, dengan keterlibatan pada sektor hulu sampai hilir yang didukung dengan bussiness matching dan fasilitasi pembiayaan oleh Lembaga Jasa Keuangan.

Sumber: