Hal-hal yang Buat Sembilan Fraksi DPRD Sumsel Puas dengan Jawaban Herman Deru

SUMSEL, RADARPALEMBANG.COM - Semua sembilan Fraksi DPRD Sumsel setuju dan puas atas jawaban Gubernur Herman Deru terkait dengan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel, Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2022.

Gubernur Sumsel H Herman Deru sendiri sampaikan Tanggapan/Jawaban  Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Kamis, 15 Juni 2023.
 
Herman Deru mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas saran, kritik, pertanyaan, harapan dan himbauan yang disampaikan Fraksi-fraksi DPRD melalui juru bicaranya masing-masing yang telah disampaikan pada paripurna sebelumnya.

BACA JUGA:Hadiri Wisuda UBD, Herman Deru Puji UBD Sukses Mencetak Kader Bangsa
 
Diawali dengan menjawab   pandangan umum Fraksi Golkar  yang telah disampaikan juru bicaranya Heru Prayogo  yang mempertannyakan pencapaian misi membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang secara gamlang dijawab oleh Gubernur Herman Deru  untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan sejak GSMP dicanangkan akhir tahun 2019, tren angka kemiskinan dari tahun ke tahun selalu menurun.

Sementara GSMP untuk mewujudkan kemandirian pangan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan memberikan dampak terhadap penurunan angka kemiskinan berdasarkan angka BPS untuk periode September 2022 angka kemiskinan sebesar 11,95% (turun 0,84%) dibandingkan periode September 2021 sebesar 12,79%.
 
"Hal ini juga membuktikan keberhasilan pengendalian angka inflasi sehingga Sumsel menjadi provinsi yang mendapatkan penghargaan atas keberhasilan menekan inflasi di bawah rata- rata nasional," terangnya.
 
Kemudian terkait dengan pertannyaan   Fraksi (PDI)  Perjuangan dibacakan oleh jubirnya Hj Meli Mustika, Gubernur Herman Deru mengucapkan terima kasih atas apresiasi Fraksi PDIP  terhadap kinerja realisasi anggaran dan peningkatan nilai aset Pemerintah Provinsi Tahun anggaran 2022.

BACA JUGA:Tiga Calon Rektor Unsri Harus Punya Kemampuan Setara, Kata Gubernur Biar Nggak Ribut
 
Demikian juga halnya menanggapi yang telah disampaikan Fraksi Partai Gerindra yang  sebelumnya telah disampaikan juru bicaranya, Maliono  yang menyoroti soal  nilai Investasi Jangka Panjang sebesar 7,46 Triliun (Tujuh koma Empat Enam Triliun Rupiah), dapat dijelaskan bahwa nilai tersebut merupakan penyertaan modal Pemerintah Provinsi pada BUMD dan BUMN yang beroperasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
 
"Dividen akan terus diperoleh selama BUMD/BUMN tersebut menghasilkan laba, dan jika dihitung pendapatan dividen dari BUMD/BUMN mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar Rp65,7 Miliar menjadi Rp153 Miliar pada tahun 2022,"  paparanya.
 
Selanjutnya menanggapi pertanyaan dari  Fraksi Partai Demokrat  yang telah disampaikan jubirnya , Lia Anggaraini, dimana Gubernur Herman Deru mengucapkan terima kasih atas saran yang diberikan serta dukungan untuk peningkatan PAD, melalui optimalisasi BUMD, pengelolaan Participating Interest atas eksplorasi minyak dan Gas, kerjasama pengembangan LRT dengan pihak Kementerian Perhubungan, PT KAI, dan pemerintah Kota Palembang, serta kerjasama pemberian hibah dengan pihak swasta lainnya guna meningkatkan anggaran pembangunan dan menumbuhkan gairah perekonomian masyarakat.
 
Menjawab  Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dibacakan oleh jubirnya, Hj Nurhilyah yang menyoroti realisasi belanja sebagai indikasi efisiensi penggunaan anggaran, dijawab oleh Herman Deru  dalam proses penyusunan APBD, prioritas anggaran belanja untuk pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan Pemerintah telah mengalokasikan belanja wajib untuk fungsi pendidikan sebesar 30,3% dan untuk fungsi kesehatan sebesar 11, 27% dari APBD.

BACA JUGA:Arti Gelar Mangku Alam yang Diterima Gubernur Herman Deru dari Masyarakat Lengkiti
 
Kemudian Herman Deru menanggapai dari Fraksi Partai Nasdem melalui Jubir, Herman terhadap strategi untuk mempertahankan opini WTP dari BPK di masa depan, menurut Herman Deru,  Pemprov Sumsel  terus berusaha menjaga kepatuhan dalam penyusunan, penatausahaan, dan pelaporan APBD sesuai ketentuan perundangan sehingga risiko salah saji yang material dapat dikurangi.
 
Demikian halnya dengan   Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melalui Jubir H.M Anwar Al Syadat yang memberikan  apresiasi yang diberikan atas prestasi atlet meraih medali pada ASEAN Para Games 2023.
 
Dijawab oleh Herman Deru,  Pemerintah Provinsi bersama pihak terkait lainnya berkomitmen untuk terus mendukung dan memajukan prestasi olahraga sehingga membawa kebanggaan bagi bangsa Indonesia dan khususnya Provinsi Sumatera Selatan.
 
Selanjut Herman Deru jmenjawab pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional yang dibacakan oleh Jubir H Juanda Hanafiah yang menyoroti soal  meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumsel  dan Penurunan angka stunting Tahun 2022.

BACA JUGA:Fraksi DPRD Sumsel Soroti Hal Ini Terkait Usulan 4 Raperda

"Kami tetap berkomitmen untuk terus melakukan berbagai program kegiatan peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, dan kesehatan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan,"  ucap Herman Deru.
 
Dan terakhir  Herman Deru menyampaikan tanggapan terhadap Fraksi Hanura-Perindo yang dibacakan oleh Jubirnha H Ali Imron  yang menyoal  realisasi pendapatan daerah, hal itu dijawab Herman Deru  akan menjadi perhatian   dalam melakukan penganggaran belanja daerah dengan lebih cermat sehingga seluruh belanja dapat terealisasi secara maksimal.
 
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Giri Ramanda Kiemas tersebut  diberikan kesempatan bagi masing-masing fraksi untuk menyanggah jawaban Gubernur.

Namun tidak satupun yang menyampaikan tanggapan. Sehingga diketuk palu oleh pemimpin rapat dengan hasil semua 9 fraksi DPRD Sumsel setuju dan puas atas jawaban Gubernur Herman Deru terkait dengan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2022.(*)

Sumber: