Konflik Tapal Batas Palembang-Banyuasin Kian Panas, 3000 Warga Ancam Golput

PALEMBANG, RADARPALEMBANG.COM – Perselisihan tapal batas wilayah antara Kota PALEMBANG dengan Kabupaten Banyasin nampaknya kian memanas.

Ratusan warga Kompleks Sasana Patra dan Patra Abadi Tegal Binangun kembali melakkan aksi unjuk rasa menuntut bergabung ke Kota Palembang.

Ratusan warga tersebut berasal dari empat RT yaitu, RT 24, 25, 34, dan 41 yang menolak putusan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal penetapan tapal batas.

Mangutip sumeks.co, sambil membentangkan banner berisi penolakan, warga silih berganti berorasi menyampaikan aspirasinya, salah satunya adalah Yulianti yang mengaku sudah tinggal sejak 1996 di sana.

BACA JUGA:SUKSES, Pelantikan dan Deklarasi DPD Horas Bangso Batak Sumsel Periode 2023-2028

“Saya sudah sejak 1996 tinggal di sini. Mulai dari jalan yang hancur, mandi pun pakai air keruh. Tidak ada sedikit pun Banyuasin memperbaiki jalan dan memberikan suplai air bersih kepada kami,” katanya.

Sebab itulah dirinya menolak kalau saat ini wilayah tempat tinggalnya masuk menjadi wilayah kabupaten Banyuasin.

“Mulai dari pendidikan, jalan, air bersih, bantuan sosial serta administrasi semua Kota Palembang yang mengurusi,” katanya.

Ratusan peserta aksi demo juga menyampaikan setidaknya ada 3000 warga yang bemukim di wilayah ini, dan akan memilih Golput (tidak memilih) pada Pemilu nanti apa bila masalah ini tidak terselaikan.

BACA JUGA:Sekda Kota Palembang Pantau PPDB 2023 Tingkat SMP, Pastikan Semua Transparan

Sementara menurut Ketua Forum Masyarkat Taman Sasana Patra dan Patra Abadi Bersatu, Suhardi Suhai  setidaknya ada 3000 warga yang tinggal di wilayah ini.

“Tolong dengan suara 3.000 warga di sini atau kami tidak akan memilih (golput) saat pemilu nanti,” cetusnya.

Suhardi Suhai mengatakan pihaknya akan terus gelar aksi selama tuntutan belum terpenuhi. meraka juga akan mengadukan masalah ini hingga ke Presiden Jokowidodo.

"Ini aksi kami yang kedua, dan  Masalah ini akan kami adukan kepada Presiden Joko Widodo. Juga kepada Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Sumsel H Herman Deru, Wali Kota Palembang H Harnojoyo, dan anggota dewan.

Sumber: sumeks.co