PALEMBANG, RADAR PALEMBANG – Ketersediaan akses keuangan yang tercermin dari Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan merupakan salah satu indikator yang dapat mendorong Indeks Pembangunan Manusia sekaligus yang menjadi acuan dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bergegas membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dan langsung menginstruksikan untuk mengambil langkah strategis merealisasikan program kerjanya.
TPAKD ini sendiri merupakan forum koordinasi antar instansi kementerian/lembaga dalam hal ini OJK, Bank Indonesia, Ditjen Perbendaharaan, bersama Pemerintah Daerah, Lembaga Jasa Keuangan, dan stakeholder lainnya dalam memperluas akses keuangan kepada masyarakat di daerah.
Kepala OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan, Untung Nugroho, selaku Dewan Pengarah TPAKD Sumatera Selatan, dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi TPAKD se-Sumatera Selatan, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022, Indeks Literasi Keuangan masyarakat Sumatera Selatan meningkat menjadi 52,73% dari sebelumnya 40,05%, begitu pula Indeks Inklusi Keuangan yang meningkat menjadi 88,57% dari sebelumnya 85,08%.
“Capaian ini merupakan hasil sinergi dan upaya kita bersama. Namun, kita perlu mengurangi gap antara indeks literasi dan inklusi keuangan. Literasi keuangan harus ditingkatkan dan dilakukan secara masif hingga ke pedesaan. Begitu pula inklusi keuangan, untuk memenuhi target inklusi 2024 sebesar 90%”, tutur Untung dalam arahannya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ir. SA. Supriono, selaku Koordinator TPAKD Sumatera Selatan, juga mengapresiasi capaian peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan di Sumatera Selatan.
“Program kerja TPAKD telah terealiasi dengan baik, berkat kerja keras kita bersama. Ke depannya, perlu disusun kembali program kerja TPAKD yang lebih strategis dan meningkatkan potensi ekonomi daerah,” imbuhnya.
Sepanjang tahun 2022, selain melaksanakan kegiatan edukasi masif melalui roadshow literasi inklusi ke seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan, TPAKD Sumatera Selatan juga telah mengimplementasikan beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman sekaligus penggunaan masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan formal.
Sebagai program prioritas yang membantu ketahanan dan perkembangan usaha UMKM, diantaranya yakni optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), baik penyaluran kepada individu pelaku usaha maupun kepada kelompok melalui pola klaster di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan, dan lain sebagainya. Adapula penyaluran KUR dengan inovasi program Kredit/Pembiayaan Pemawan Rentenir melalui skema berbiaya rendah atau berproses cepat.
Bahkan perluasan akses permodalan KUR tersebut juga dioptimalkan dengan fasilitasi berbasis internet, yakni melalui website RumahLimas.id (Rumah Literasi dan Inklusi Keuangan masyarakat Sumatera Selatan).
Selain itu, terdapat pula program Satu Rekening Satu Pelajar yang menekankan pada budaya gemar menabung dan perencanaan keuangan melalui produk tabungan Simpanan Pelajar yang dapat diakses oleh para pelajar sejak usia dini, yakni pelajar tingkat TK, SD, SMP, dan SMA.
Tak ketinggalan, Digitalisasi Keuangan juga menjadi satu di antara upaya dalam memperluas akses keuangan kepada masyarakat, terutama dalam memberikan kemudahan dan kecepatan transaksi keuangan dengan mengandalkan sistem teknologi.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh seluruh anggota TPAKD Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, di antaranya Biro Perekonomian Provinsi dan Bagian Ekonomi Pembangunan Kabupaten/Kota, serta Lembaga Jasa Keuangan, baik Perbankan, Pasar Modal, maupun Industri Keuangan Non Bank.
Turut hadir dalam rapat koordinasi ini Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sumatera Selatan, Lydia Kurniawati Christyana, Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang, Fauzan Fauzan Khoiri AP.MM, Asisten II Bidang Perekonomian Setda Sumatera Selatan, Dharma Budhy, Deputi Direktur Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan, Heru Nur Cahyo, dan Kepala Bagian Bagian Penelitian dan Pengembangan Inklusi Keuangan OJK, Puji Iman Siagian. (adv/hen)
