Dewan Pertanyakan Antrian BBM Subsidi di SPBU Di Sumsel

PALEMBANG, RADAR PALEMBANG - DPRD Sumsel mempertanyakan kinerja Pertamina dalam mengantisipasi dampak kenaikan BBM di wilayah Sumatera Selatan.

Faktanya di lapangan justru setelah kenaikan terjadi antrian panjang yang mengular, dan menimbulkan dampak lainnya di setiap SPBU.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pimp DPRD dan Komisi IV bersama Dinas Energi SDM, pertamina, BPH Migas, Hiswana Migas di ruang rapat Banggar, Senin, 3 Oktober 2022.

"Kan kasian masyarakat, bahkan untuk isi yang non subsidipun juga susah karena terjadinya antrian panjang dan menutup jalan, tidak hanya roda 4 juga roda 2," kata ketua DPRD Sumsel, Hj RA Anita Noeringhati SH MH saat Rapat.

BACA JUGA:DPRD Sumsel Bakal Perjuangkan Jalur Khusus Pengisian BBM bagi Driver Online

Selain pertamina, wakil rakyat juga mempertanyakan peran BPH Migas dalam hal pengawasan adanya dugaan penyelewangan.

Terlebih, sikap Pertamina yang tidak berkoordinasi selama ini, begitu juga BPH Migas dan Hiswana Migas. Apakah tidak melihat fakta di lapangan ini sebagai persoalan.

"Ketika BBM naik, kemudian sekarang antrian panjang. Masyarakat mengeluh dan demo-nya ke kami.

Bapak-bapak dari Pertamina harus tahu itu. Kita minta solusinya jangan masyarakat kecil dijadikan alasan," sesalnya.

BACA JUGA:BBM Naik Pelaku UMKM Menjerit

Dikatakan RA Anita, harus ada ketegasan dari pertamina mana mobil yang harus beli industri, mana tidak boleh subsidi.

Kasian masyarakat terutama driver online mau cari uang ngantri panjang, lewat banyak orderan.

"Kongkritnya minta bagaimana antrian itu tidak mengular, buka jangan satu jalur (nozzle) dan tambah kuota.Ini kewenangan Pertamina,"tegasnya.

BACA JUGA:BMI Demokrat Sumsel Nilai BLT BBM Kurang Tepat

Sumber: