Pengelolaan Parkir di Monpera oleh Pihak Ketiga, Pengamat: Masalahnya premanisme bukan sistem
![Pengelolaan Parkir di Monpera oleh Pihak Ketiga, Pengamat: Masalahnya premanisme bukan sistem](https://radarpalembang.disway.id/upload/26f89663b3da07a833b2fc4498ab74a5.jpg)
Parkir kendaraan di Kawasan Monpera Kota Palembang. Pengelolaan oleh pihak ketiga takkan berhasil. - Foto:Dok/Radar Palembang--
PALEMBANG, RADAR PALEMBANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akan melakukan penataan parkir di kawasan Monpera dengan cara menyerahkan pengelolaannya kepada pihak ketiga. Pengamat menilai upaya itu takkan berhasil.
Ide penataan parkir di kawasan Monpera dan Museum Badaruddin II itu dikeluarkan oleh Walikota Palembang, Harnojoyo.
Menyikpi rencana pengelolaan parkir oleh pihak ketiga, disikapi skeptis oleh Pengamat Ekonomi Sumatera Selatan (Sumsel), Yan Sulistyo.
Menurut Yan Sulistyo, upaya itu takkan berhasil. Pasalnya, sebelumnya menyerahkan pengelolaan parkir oleh pihak ketiga sudah pernah dilakukan pemerintah. Hasilnya, tidak memuaskan alias gagal.
‘’Saya rasa upaya itu tidak akan berhasil. Lihat saja contoh sebelumnya seperti parkir di bawah Jembatan Ampera telah menggunakan gate system namun tetap saja terjadi parkir liar dan pungli-pungli," kata Yan Sulistyo ketika dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Rabu 31 Agustus 2022, sebagaimana menukil dari sumeks.disway. id.
Masalah parkir di kawasan Monpera dan Kota Palembang pada umumnya, masalahnya bukan karena sistem, tetapi kepada pengawasan.
‘’Parkir ini sesungguhnya siapa yang mengawasi. Sseberapa kuat gate system punya pihak swasta untuk melawan premanisme,’’ujarnya.
Menurut Yan Sulistyo, seharusnya Pemkot Palembang fokus pada pemberantasan premanisme. Masalah parkir bukan pada sistemnya.
‘’Saya tidak percaya itu akan berhasil kalau preman tidak diberantas sampai ke akarnya," jelasnya.
Ketika disinggung jika tukang parkir liar diberantas, lalu bagaimana langkah ekonomi mereka selanjutnya, Yan Sulistyo mengucapkan tidak usah memikirkan pekerjaan mereka selanjutnya.
"Karena sebelum adanya parkir di BKB itu, mereka juga tidak bekerja. Menurut saya masih banyak pengangguran yang harus dipikirkan pemerintah untuk mendapat pekerjaan, bukan premannnya. Namun preman itu menurut saya dibina atau diperdayakan," tukasnya.
Sebelumnya Wali Kota Palembang, H Harnojoyo menyampaikan permasalahan mengenai izin lokasi pengelolaan parkir yang diduga bermasalah. Beberapa diantaranya ada tersebut yakni berada di samping kanan Monpera sepanjang 60 meter.
Begitu juga di samping kanan halaman taman Museum Sultan Mahmud Badaruddin II sepanjang 45 meter.
Dua lokasi tersebut, akan segera jadi lokasi parkir dengan dibangunkan gate parking (gerbang) otomatis dan tiket oleh pengelola swasta yang diberi izin dari Dinas Perhubungan Kota Palembang.*
Sumber: sumeks.disway.id