Dewan Minta Kebijakan RDKK Dievaluasi

RADAR PALEMBANG - Kelangkaan pupuk bersubidi untuk petani yang terjadi di beberapa daerah termasuk Sumatera Selatan (Sumsel) di nilai Wakil Ketua DPRD Sumsel, H.M Giri Ramandha karena permohonan Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tidak sesuai dengan data subsidi yang diberikan.

“Tidak sesuai jumlah permohonan, sehingga banyak terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi,”ungkap Giri, Kemarin (10/8). Bahkan Giri menegaskan, ketidaksesuain ini harusnya menjadi tugas dinas terkait dalam memverifikasi permohonan RDKK yang sesuai aturan penggunaan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran.

BACA JUGA:Limbah Sawit Bakal jadi Pupuk Organik Hayati Cair

“Tugas dari dinas masing masing kabupaten kota untuk melakukan verifikasi kebenaran dari penggunaan pupuk tersebut,”ujar Giri.

Giri Ramanda juga memperjelas keberadaan PT Pusri di Palembang yang hanya menyalurkan pupuk sesuai data subsidi yang diberikan Kementrian Keuangan.“Di satu sisi kalau kita menyalahkan PT Pusri. Padahal belum tentu kesalahan PT Pusri yang hanya menyalurkan sesuai subsidi yang diberikan kepada PT Pusri. Selalu kita menyalahkan di hilirnya. Ini yang jadi masalahnya, data subsidi RDKK Kementrian Pertaninan tidak sama dengan data yang diberikan Kementrian Keuangan,” jelasnya.

BACA JUGA:Pupuk Subsidi di OKU Timur Langka, Begini Jeritan Petani

Giri meminta pemerintah melalui dinas pertanian masing masing membuka data secara luas yang terverifikasi dengan baik sehingga  masyarakat tahu penerima pupuk bersubsidi “Sehingga orang tahu hanya 60 persen penerima subdisi dari RDKK yang masuk, jadi infonya  juga tidak simpang siur subsidi tidak ada,” lanjut Giri

Namun Giri juga tidak menapik terjadi permainan oknum jika RDKK sudah sesuai dengan jumlah subdisi namun masih terjadi kelangkaan."Jika terjadi permainan oknum pihak kepolisian harus bertindak,”pungkasnya.(zar)

 

Sumber: