Apakah Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo Dapat Dikatakan Makar? Ini Kata Menko Yusril
Penjelasan Menko Yusril terkait apakah kasus penyadapan yang dilakukan Jenderal Listyo Sigit CS terhadap Presiden Prabowo dapat dikategorikan perbuatan makar--
RADARPALEMBANG.ID - Berikut penjelasan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra terkait apakah kasus penyadapan yang dilakukan Jenderal Listyo Sigit CS terhadap Presiden Prabowo Subianto dapat dikategorikan perbuatan makar.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan kalau hingga saat ini jeratan pasal yang disangkakan pada Jenderal Listyo Sigit CS masih menggunakan pasal terkait penyadapan.
"Kami ingin memastikan bahwa sampai sejauh ini pasal-pasal yang digunakan adalah pasal-pasal penyadapan dan intersepsi, baik di dalam KUHP maupun di dalam Undang-Undang ITE dan sama sekali tidak digunakan pasal-pasal yang terkait dengan Makar," kata Yusril Selasa, 3 November 2026.
Seperti diberitakan sebelumnya Bareskrim Polri telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri, politisi, dan pengusaha.
BACA JUGA:Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Begini Modusnya
Adapun salah satu tersangka dalam kasus ini adalah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang saat ini menjabat sebagai kepala staf kepresidenan (KSP).
Selain Listyo Sigit, Polri telah menjerat Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka.
Yusril menjelaskan, sejauh ini penyidik Polri menemukan bukti permulaan berupa berupa penyadapan dan intersepsi.
"Bukti-bukti sudah dihimpun dan dikumpulkan. Jadi baik keterangan saksi maupun alat-alat bukti telah disita juga handphone dan alat-alat penyadap yang lain sehingga Polri berkeyakinan, penyidik berkeyakinan bahwa dua alat bukti permulaan yang cukup sudah terbukti terpampang, maka telah ditetapkan sebagai tersangka tiga orang," terang Yusril.
Yusri menjelaskan, untuk pasal-pasal tentang Makar itu diatur secara spesifik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ada 3 kategori Makar.
BACA JUGA:Terungkap Alasan Prabowo Copot Kepala BGN Dadan Hindayana, Tunjuk Nanik S Deyang Pimpin Program MBG
BACA JUGA:Indonesia Punya Lahan di Mekkah, Prabowo Ingin Bangun Kampung Haji dan Bertekad Turunkan Biaya Haji
Pertama ialah makar terhadap Presiden Republik Indonesia, makar terhadap pemerintah, dan kegiatan makar untuk memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sumber:


