Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Begini Modusnya
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan status tersangka kepada terduga penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto--
RADARPALEMBANG.ID - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan status tersangka kepada terduga penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Dalam perkara ini Bareskrim menetapkan tiga orang sebagai tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Sementara itu, satu orang lainnya berinisial SU masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur hukum serta menghapus rekam jejak aktivitas penyadapan selama periode 2025 hingga 2026.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol. Asep Safrudin mengatakan penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan menggunakan metode Scientific Crime Investigation serta proses manajemen penanganan perkara.
BACA JUGA:APHI Dukung Prabowo Koreksi Regulasi Pembakaran Lahan
BACA JUGA:Presiden Prabowo Ingin Gratiskan Sekolah Negeri, Mulai TK Hingga PTN, Sumsel Sudah Mulai Sejak 2009
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 3 November 2026.
Lantas seperti apa modus yang dilakukan para tersangka dalam melakukan penyadapan terhadap orang nomor satu di Indonesia ini? Berikut penjelasannya.
Penyadapan Diduga Dilakukan Tanpa Verifikasi
Asep menjelaskan para tersangka diduga memerintahkan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
"Para tersangka diduga memerintahkan penyadap - penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010," katanya.
BACA JUGA:Prabowo Ingin Biaya Pendidikan di PTN Gratis, Ini Kata Mendiktisaintek
Dalam praktiknya, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server bernama Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui tahapan verifikasi.
Akibatnya, nomor-nomor tersebut mengalami penyadapan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sumber:


