BI Sumsel Dukung GSMP Menyala 2025 Libatkan 1.530 RT, Kendalikan Inflasi Historis Bawang Merah dan Cabai
Foto kiri ke kanan, Kepala BI Sumsel, Bambang Pramono dan Gubernur Sumsel H Herman Deru saat pemberian bantuan budidaya cabai, bawang merah kepada masyarakat di Panti Sosial pada 8 Juli 2025. -BI Sumsel -
Ia menekankan program ini (GSMP.Menyala 2025) telah memberikan dampak nyata pada upaya pengendalian inflasi dari sisi ekspektasi.
Gubernur juga menegaskan semangat GSMP harus terus dijaga untuk mendorong kemandirian pangan Sumatera Selatan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Ir. Ruzuan Effendi menambahkan dalam laporannya, selain GSMP Menyala, pada tahun 2025 juga terdapat Program GSMP Goes to Panti Sosial dan GSMP Goes to Office.
BACA JUGA:Sumsel Inflasi 2,44 persen YoY di Juni 2025, BPS Sebut Emas Perhiasan dan Beras Penyumbang Tertinggi
Dalam GSMP Goes to Panti Sosial, Pemerintah Provinsi berkolaborasi dengan BUMN dan perusahaan mendukung kemandirian panti sosial melalui dukungan budidaya tanaman pangan dan buah, ikan, hingga ternak ayam.
Adapun GSMP Goes to Office merupakan serangkaian perlombaan budidaya tanaman pangan yang diselenggarakan antar Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
GSMP Menyala 2025 merupakan aksi nyata sinergi berbagai pihak dalam menggerakkan masyarakat untuk menjadi produsen pangan mandiri, sekaligus berkontribusi dalam pengendalian inflasi dari sisi pasokan.
Dengan pendekatan ini, kegiatan ini diharapkan mendorong terciptanya ekosistem pangan lokal yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.
BACA JUGA:BI Sumsel Soroti Cuaca dan Pakan Ternak Penyebab Naiknya Cabai Rawit dan Telur Ayam Ras di Juni 2025
Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) 2025 kembali digelar untuk mengubah pola pikir masyarakat dari yang semula konsumtif menjadi produktif.
Ketiga program GSMP tersebut merupakan inovasi dari program GSMP yang telah di launching sejak tahun 2021.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Bambang Pramono, Staff Ahli PKK Provinsi Sumatera Selatan Hj. Lidyawati Cik Ujang, Forkompinda Provinsi, Kepala Daerah, pimpinan instansi vertikal/Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMN, dan BUMD.
Sumber:
- Share:
