Ironis, LRT Yang Dibiayai Sampai Rp 10,9 T, Kurang Dimanfaatkan Masyarakat

Ironis, LRT Yang Dibiayai Sampai Rp 10,9 T, Kurang Dimanfaatkan Masyarakat

 

RADAR PALEMBANG, - Ironis, LRT Pelembang yang dibiayai dengan hutang sangat besar senilai Rp 10,9 triliun sampai dengan saat ini masih kurang dimanfaatkan oleh masyarakat, terbukti pendapatan LRT saat ini baru sebesar Rp 15 milyar setahun.

 

Padahal biaya operasional LRT untuk listriknya saja adalah Rp 7,5 milyar perbulan atau Rp 90 milyar setahun dan masih ada biaya biaya lain yg akhirnya LRT Palembang harus di subsidi APBN sekitar Rp 300 milyar pertahun di tahun 2018 dan  Rp 160 milyar di tahun 2022 dan tahun tahun sebelumnya rata rata antara Rp 200 sampai Rp 300 milyar yang semuanya menggunakan uang rakyat seluruh Indonesia dari anggaran APBN.

 

"Ditambah lagi saat saya melewati salah satu stasiun Bumi Sriwijaya, saat itu masyarakat mengeluh tangga eskalator tidak jalan, demikian juga lift mati sehingga banyak ibu ibu yang turun  tangga mengalami kesulitan dan akses intermoda darat lanjutan (BRT) saat itu juga tidak ada," ujar Pengamat Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono senin (19/12/2022).

 

Anggota DPR RI 2014-2019 Komisi VI dan V ini juga mengatakan dirinya melihat ada beberapa fungsi keselamatan misalnya pagar penumpang penunggu kereta api dengan rel kereta api tidak ada pembatasnya dan ini sangat membahayakan para penunggu kereta api pada saat akan tiba. "karena mereka bisa jatuh ke rel kereta dan dikhawatirkan bisa tersengat listrik bertegangan tinggi karena disamping rel kereta api ada peringatan : “Awa Listrik Tegangan Tinggi”," tegasnya.

 

Wakil Ketua MTI Pusat ini juga menuturkan fungsi keselamatan LRT sangat berbeda di Jepang. "Saat saya berada disana batas penumpang menunggu dengan rel kereta api terdapat pagar pelindung agar penunggu kereta api lebih aman dan tidak terjatuh ke rel kereta yang sangat membahayakan masyarakat calon pengguna kereta api," katanya.

 

Bambang Haryo yang juga Alumni ITS ini berharap kereta LRT Palembang yg sudah beroperasi lebih dari 3 tahun bisa betul betul dimanfaatkan oleh masyarakat Palembang dan ini adalah tugas dari Kementerian Perhubungan RI bersama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan untuk mengusahakan lebih keras lagi agar kereta LRT tersebut betul betul dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, sehingga Subsidi APBN tidak secara terus menerus di gelontorkan untuk operasional LRT, apalagi nantinya harus dibebani dengan kewajiban pengembalian hutang investasi yg sangat besar saat Grece Period habis, maka beban pengelola LRT akan semakin berat dan lagi lagi rakyat seluruh Indonesia menjadi korban untuk mensubsidi biaya operasional kereta api tersebut.

 

Sumber: