Dewa juga menegaskan, salah satu yang penting dalam kegiatan ini karena masih ada 56 dapur SPPG yang belum memiliki SLHS.
BACA JUGA:MBG Buat Harga Pangan di Palembang Susah Turun, Ini Solusi Dinas Perdagangan
BACA JUGA:Keracunan MBG di Sumsel, Herman Deru Bilang Begini
"Dari BPKP ada potensi temuan dilapangan untuk segera ditangani oleh SPPG agar tidak ada lagi siswa yang keracunan, sehingga clear dan clean," ujarnya.
Karena MBG ini program Presiden, maka ini menjadi pengawalan ketat khusus. Apalagi Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam merupakan ketua DPC Partai Gerindra, maka dapat dilaporkan langsung nantinya.
"Sehingga di Palembang kami harapkan tidak ada persoalan program MBG di Kota Palembang," ujarnya.
Kepala Dinkes Palembang, dr Fenty Aprina MKes menambahkan terkait dengan 56 dapur SPPG di Kota Palembang yang belum memiliki SLHS ini karena memang baru dan sama sekali belum pernah berkomunikasi dengan pihak Dinkes.
"Artinya mereka belum sama sekali pengajuan. Kalau lihat dari datanya memang SPPG baru di Januari-Februari ini. Mengenai ketentuan SLHS ini berdasarkan ketentuan nya harus sudah dimiliki setiap dapur setidaknya sebulan setelah operasional," jelasnya.
Sedangkan kalau dari informasi SPPG kesulitan mereka mendapatkan SLHS biasanya menunggu hasil dari laboratorium yang lama, karena memang satu sampel itu butuh waktu setidaknya satu minggu karena butuh dikultur.