PALEMBANG, RADARPALEMBANG.ID - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tidak akan mengubah atau menambah kebijakan insentif untuk industri otomotif.
Hal ini menegaskan bahwa mobil hybrid tidak mendapatkan insentif.
Airlangga mengatakan pemerintah tidak akan mengubah atau menambah kebijakan insentif untuk otomotif.
Sebab, dengan kebijakan insentif fiskal yang ada saat ini seperti untuk mobil listrik atau electric vehicle (EV), penjualan mobil disebut masih bagus. Begitu pun dengan penjualan mobil hybrid.
BACA JUGA:Toyota Raja Otomotif Dunia 5 Tahun Berturut-turut, Ini Jumlah Penjualannya hingga Semester I 2024
BACA JUGA:Semester I 2024, 4.400 Unit Mobil Hybrid Toyota Buatan Indonesia Diekspor ke 3 Benua, Ini Sebarannya
"Tentu kalau untuk otomotif kebijakan sudah dikeluarkan, jadi tidak ada kebijakan perubahan atau tambahan lain," kata Airlangga.
Insentif fiskal untuk mobil konvensional pun tidak akan diberikan. Sebab, pemerintah menganggap penjualan mobil di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) sudah terbilang baik dan naik dibanding tahun lalu.
"PPnBM DTP kan kemarin sudah diputuskan tidak, karena dari hasil yang kemarin, walaupun kuartal I agak menurun.
Tapi di hasil GIIAS kemarin kan cukup bagus untuk hybrid, semuanya," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.
BACA JUGA:Hyundai STARGAZER, Jadi Pilihan Mobil Keluarga yang Nyaman dan Futuristik
BACA JUGA:Deretan 10 Mobil Hybrid Terlaris di Indonesia Semester I Tahun 2024, Ini Daftarnya!
Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D. Sugiarto keputusan itu.
Menurut Jongkie, keputusan pemerintah itu harus diterima oleh anggota Gaikindo. "Ya harus diterima," kata Jongkie kepada detikOto, Rabu (7/8/2024)
Keputusan ini membuat agen pemegang merek (APM) harus mencari upaya lain dalam mendongkrak penjualan kendaraan. Sebab, dibanding tahun lalu, penjualan mobil pada tahun ini memang turun.