Kemudian ketika Gibran keluar dari skema partai tersebut, lanjut Basarah, dia telah melakukan pembangkangan.
Karena mengambil keputusan di luar garis keputusan partai.
"Maka secara konstitusi partai, secara aturan partai dia telah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai.
Maka dengan sendirinya, di atas hukum ada etika politik. Maka ketika Mas Gibran mengambil keputusan keluar dari garis keputusan politik Pilpres 2024 dengan mencalonkan dirinya sebagai bakal calon wakil presiden," terangnya.
BACA JUGA:Korprov Satrel Ganjarist Sumsel Sambut Baik Sikap RJ yang Cabut Dukungan Terhadap Jokowi
PDIP Tunggu Gibran Serahkan KTA
Bukan hanya secara etika politik, Basarah menyebut bahwa rakyat telah menilai Gibran sengaja ingin keluar dari PDIP.
Sehingga tanpa ada surat pemberhentian, Gibran sudah otomatis keluar dari PDIP secara etika politik.
"Jadi tanpa adanya surat resmi pemberhentian Mas Gibran dari DPP, maka sesungguhnya secara etika politik dari dalam hatinya dan dari penilaian publik,
Mas Gibran sudah keluar dari PDIP itu sendiri," paparnya.
BACA JUGA:Hasto Sebut Ganjar-Mahfud Gelorakan Anti KKN Merespons Duet Prabowo-Gibran
Basarah mengatakan PDIP menunggu etika politik dari Gibran itu sendiri.
Dia menyebut PDIP menunggu Gibran menyerahkan KTA (kartu tanda anggota) PDIP miliknya.
"Jadi yang sebenarnya kami tunggu adalah etika politik dari seorang Mas Gibran yang sekarang telah memberanikan diri untuk mencalonkan diri menjadi bakal calon wakil presiden Republik Indonesia.
Maka etika politik itu kami tunggu untuk kita menerima KTA PDIP. Kalau meminjam istilah Mas Rudy Solo, kalau orang timur itu datang tampak muka, kembali tampak punggungnya," pungkasnya.