3. Hakim itu juga memerintahkan KPU agar melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal untuk selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh).
BACA JUGA:Bapillu Gerindra Sumsel Berikan Support ke Kader untuk Hadapi Pemilu
Ironis sekali amar putusan hakim PN Jakarta Selatan, keluar dari subsantasi perkara dan melompat terlalu jauh. Hakim pengadilan Jakarta Selatan telah melampui mewenangnya dalam mengadili perkara.
Gugatan Perdata Sengketa Pemilu 2024 Oleh Partai Prima
Partai Prima menggungat Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya mendaftar perkara perdata pemilu soal ferivikasi Parpol buka untuk meminta Pemilu 2024 ditunda.
Dalam gugatanya ke PN Jakarta Pusat teregistrasi dengan nomor perkara No Perkara 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, tertanggal 8 Desember 2022, Partai Prima meminta agar proses Pemilu 2024 dihentikan.
Partai Prima meminta, proses tahapan Pemilu dimulai lagi dari awal. Menurutn Agus, gugatan partainya berawal karena KPU pada pertengan Desember menyatakan Partai Prima tidak lolos menjadi peserta pemilu.
Atas putusan itu, Partai Prima telah melakukan upaya hukum, termasuk melakukan gugatan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hasilnya nihil. Lalu Parta Prima melanjutkan gugatan ke PN Jakarta Pusat.
Menurut Agus, periode memulai tahapan pemilu dari awal membutuhkan waktu 2 tahun 4 bulan. Tuntutan itu sesuai dan sama persis dengan amar putusan 3 majelis hakim PN Jakarta Pusat.
Putusan Hakim PN Jakarta Pusat Dapat Kritik Keras
Atas putusan aneh 3 Majelis Hakim PN Jakarta Selatan itu yang memerintahkan Pemilu 2024 ditunda, mendapat kecaman dan kritikan keras dari banyak pihak.
Atas putusan aneh dan sensasional Hakim PN Jakarta itu, Menkopolhukkam Mahfud MD yang memerintah KPU RI untuk berjuang mati-matian melawan putusan Pemilu 2024 agar ditunda itu.
BACA JUGA:3 Target Ketua DPW NasDem Sumsel Herman Deru di Pemilu 2024