PALEMBANG, RADAR PALEMBANG - Forum ALCo (aset and Liabillites Committee) Sumatera Selatan yang beranggota seluruh instansi vertikal Kementerian Keuangan di Sumatera Selatan merilis kinerja dan fakta (KiTa) APBN pada periode 31 Oktober 2022 hingga tanggal 30 November 2022.
"Upaya APBN untuk menstabilisasi perekonomian di Sumsel salah satunya adalah melalui implementasi program-program yang dimiliki oleh satuan kerja Pemerintah dalam bentuk belanja negara yang pada periode ini terealisasikan sebesar Rp36,38 triliun atau 85,21% dari pagu anggaran,"kata Lydia K Christyana, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan.
Terdiri dari, sambung dia, belanja yang dilakukan oleh satker pemerintah pusat sebesar Rp9,87 triliun dan belanja dalam bentuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp26,41 triliun.
Ia menambahkan, belanja negara ini mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan dan dapat dilakukan karena dukungan pendapatan negara yang berhasil terealisasikan sebesar 95,59% atau mencapai jumlah Rp15,79 triliun.
BACA JUGA:Radar Palembang Media Partner Terbaik BI Sumatera Selatan 2022
Pendapatan ini, kata dia, terdiri dari Penerimaan perpajakan sebesar Rp13,79 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2 triliun. "Untuk PNBP di wilayah Sumsel, mayoritasnya ditopang oleh 10 BLU yang beroperasi di Sumsel dengan kontribusi Rp1,28 triliun dan didominasi oleh BLU Rumpun Kesehatan dengan pendapatan Rp703,55 triliun."
Pada Rumpun lainnya, sambung dia, terdapat BLU Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan yang masih menunjukkan kinerja yang masih dapat ditingkatkan kedepannya.
Berdasarkan tren data yang ada, Forum ALCo Sumatera Selatan dapat memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan keseluruhan tahun 2022 akan lebih baik apabila dibandingkan dengan tahun 2021.
"Hal ini didorong oleh adanya peningkatan mobilitas seiring semakin terkendalinya pandemi COVID-19, dan berlanjutnya pengerjaan proyek infrastruktur seperti tol, pelabuhan, dan irigasi sampai dengan akhir tahun 2022 nanti,"kata dia.
BACA JUGA: Indonesia Bebas Ancaman Krisis, Eropa 'Meriang' Resesi ?
Realisasi pendanaan lahan proyek strategis nasional berupa bendungan, jaringan irigasi, dan jalan tol sampai dengan 31 Oktober 2022, sebesar Rp1,48 triliun. Terdiri dari pembangunan Bendungan Tiga Dihaji sebesar Rp117,8 miliar, Bendungan dan Jaringan Irigasi D.I. Lempuing sebesar Rp4,8 miliar, dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lematang sebesar Rp36,86 miliar.
Kemudian Jalan Tol Palembang – Simpang Indralaya sebesar Rp42,2 miliar, Jalan Tol Panggang – Kayu Agung sebesar Rp570,3 miliar, dan Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim sebesar Rp705,5 miliar. Melalui peningkatan akses baik dalam bentuk jalan maupun jaringan, APBN tetap berkomitmen untuk menghubungkan antar wilayah secara lebih baik dan lebih cepat.
Utuk periode ini, menurut Lidya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan mencatatkan kontribusi ke sektor rill sebesar Rp30,52 triliun. "Namun berdasarkan data dari Bank Indonesia, tercatat masih terdapat uang milik Pemda di lingkup wilayah Sumsel sebesar Rp3,26 triliun."
Memperhatikan posisi saat ini yang sudah semakin mendekati akhir tahun, menurut dia, Pemda harus segera melakukan percepatan dalam realiasi belanjanya agar Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran (SiLPA) yang terbentuk tidak terlalu besar.
BACA JUGA:Pastikan Pasokan Gas Bumi Tercukupi, PUSRI Teken Kontrak Gas Hingga 20 Tahun
"Pemda harus memaksimalkan anggaran yang dimiliki untuk mengawal stabilitas ekonomi dan belanja pemda harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Sumsel pada tahun berkenaan,"jelas dia.
Sebagai bentuk dari upaya Pemerintah pusat dalam mengendalikan inflasi di daerah sebagai dampak kenaikan harga BBM pada bulan lalu, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM telah diealisasikan sebesar Rp163,33 miliar kepada 544.435 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau mencapai 98,32% dari target.
Selain itu, menurut Lidya, untuk wilayah Sumatera Selatan Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah disalurkan kepada kepada 220.738 pekerja (74,95% dari target).
Selain BLT dan BSU, Pemerintah daerah juga turut berperan dalam pengendalian tingkat inflasi di daerah melalui penganggaran belanja wajib pada APBD tahun anggaran 2022 dengan earmark sebesar dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU).
BACA JUGA:Investor China Tertarik Bangun Pabrik Pengolahan Pasir Kuarsa di Belitung
Secara agregat pada periode ini, Belanja Wajib Pemda tersebut berhasil terealisasi sebesar Rp35,99 miliar atau 19,5% dari target. Terdiri dari belanja untuk penciptaan lapangan kerja sebesar Rp,27,25 miliar (41,81%), bantuan sosial sebesar Rp4,83 miliar (8,89%), subsidi sektor transportasi sebesar Rp40 juta (1%), dan perlindungan sosial lainnya sebesar Rp.3,87 miliar (6,59%).
Hal ini perlu menjadi perhatian Pemda, kata Lidya, sehubungan dengan masih rendahnya angka realisasi pada program ini serta kemungkinan perlunya program-program pengendalian tingkat inflasi ini dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.
Dalam menghadapi Libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Pemda juga perlu memperhatikan pengetatan protokol kesehatan yang berlaku.
"Terlepas dari Pandemi COVID-19 yang saat ini tampak terkendali, dimana Sumsel hanya mencatatkan 233 kasus aktif yang menurun tajam apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 11.461 kasus aktif,"kata dia.
BACA JUGA:UPTB Samsat Palembang IV: Pembayaran Pajak Meningkat 30 Persen
Tingkat vaksinasi untuk wilayah sumsel masih terbilang cukup rendah untuk Vaksin kategori Booster dan Booster kedua. Vaksin Covid-19 tahap pertama menjangkau 6,13 juta jiwa atau 85,1% dari target, vaksin tahap kedua menjangkau 4,89 juta jiwa (67,90%), vaksin tahap ketiga menjangkau 1,33 juta jiwa (24,4%), dan tahap keempat menjangkau 18,24 ribu jiwa (37,24%).
"Angka ini perlu menjadi perhatian mengingat untuk saat ini tidak teralokasikan pada APBD Sumsel pendanaan khusus untuk Vaksinator apabila program Vaksin ini akan berlanjut di tahun 2023,"ungkap dia.
APBN senantiasa berkomitmen untuk menjadi shock absorber dalam masa-masa pemulihan ini. Pertumbuhan ekonomi di regional Sumsel mencatatkan angka pertumbuhan yang impresif sebesar 5,43% (yoy).
Meskipun kinerja ekonomi tetap terjaga dengan baik, semua pihak tetap perlu mewaspadai risiko ekonomi yang membayangi perekonomian Indonesia saat ini.
"Disiplin fiskal akan terus dijaga sebagai upaya mempertahankan kinerja dan kredibilitas APBN untuk selalu hadir di masyarakat dalam mengantisipasi serta memitigasi berbagai tekanan dan risiko,"ujar dia.