Politisi Demokrat ini mengingatkan bahwa Sumsel adalah lumbung Migas tapi tidak sebanding dengan apa yang didapatkan.
Buktinya kuota terbatas, bahkan kecil dan masyarakat dibuat antri panjang.
"BBM naik malah antrian makin panjang, masyarakat ngeluhnya ke kami, bukan ke bapak. Jadi kita minta solusi kongkritnya, dan cepat.
BACA JUGA:Harga BBM di Desa Meroket, Anggota DPRD Sumsel Angkat Bicara
Apalagi kuota kita menghawatirkan pertengahan Oktober ini diprediksi habis, ini segera," pintanya.
GM PT Pertamina Patra Niaga MOR II Sumbagsel Aji Anom Purwasakti mengaku antrian panjang ini adalah dampak kenaikan BBM.
Jika selama ini beli non subsidi karena gap harga yang jauh jadinya beralih ke subsidi.
"Sementara tidak ada larangan, begitu juga banyak beli buat jual lagi (eceran) dan konsumen industri beli subsidi," ungkapnya.
Iapun meminta maaf kepada wakil rakyat yang selama ini belum ada komunikasi dan selanjutkan akan berkoordinasi instens untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Jangka pendek kami akan minta usulan tambahan kuota, bersama Kadis Esdm Sumsel dan BPH Migas.
Kedua remaping SPBU nozzle SPBU akan menambah jalur dan sosialisasi kepada masyarakat agar subsidi tepat," ungkapnya.
Ditempat yang sama Kadis ESDM Sumsel Hendriyansah mengakui akibat dari kenaikan BBM mengancam ketersedian kuota bahan bakar jenis tertentu (solar) dan bahan bakar khusus penugasan (pertalite).
BACA JUGA:Kenaikan Harga BBM Beratkan Operator Dilintasan Palembang - Muntok
Dimana, kuota Sumsel berdasarkan keputusan BPH Migas 566.562 (solar) dan 704.152 (pertalite).
"Kuotanya sudah tergerus, diperkirakan pertengahan oktober habis.