Ia mengatakan, pada umumnya beberapa kendala yang ditemui terkait sertifikat ini adalah kurangnya dokumen. Akibat pengarsipan yang kurang baik, untuk itu dimohonkan kepada PLN agar dapat segera melengkapi dokumen tersebut supaya proses sertipikasi asetnya dapat segera diakselerasi.
Disamping itu ada kondisi adanya tumpang tindih SHM yang diagunkan ke Bank, Kemudian masuk ke lahan HGU dan BMN. "Tentunya BPN akan memprioritaskan terhadap objek lahan PLN yang statusnya clean and clear terlebih dahulu," ungkapnya. Selanjutnya akan direncanakan koordinasi secara periodik sehingga tidak ada perbedaan progress antara PLN dan BPN.
"Semoga upaya-upaya yang telah kita laksanakan bersama akan semakin mempercepat proses pensertipikatan yang ada disini," tutupnya.