RADAR PALEMBANG - Setelah berjalan alot dan membahas anggaran dasar (AD) serta anggaran rumah tangga (ART) dalam Musyawarah Nasional (Munas) I yang digelar di Kota Palembang, 34 anggota dan juga pengurus Asosiasi Pengusaha Kapal Penumpang Indonesia (Apkapi) secara bulat memilih secara aklamasi Jhonny De Quelju sebagai Ketua Umum untuk periode 2022-2026. Setelah resmi dilantik beserta struktur formatur, tugas berat menjadi fokus program ke depannya.
Dimana program yang dicanangkan ke anggota dan pengurus tersebut yakni, menjadi wadah dan tempat berkumpul bagi semua pengusaha kapal penumpang tersebut untuk menyalurkan aspirasi dan selesaikan konflik yang terjadi terutama berkaitan aturan dan regulator. Yang juga tidak kalah penting lagi, diharapkan menjadi motor dalam membuka jalur-jalur baru bagi dunia pelayaran terutama kapal penumpang.
"Meskipun ini Munas perdana Apkapi, namun kita patut bersyukur. Pasalnya semua berjala sukses sebagaimana yang kita harapkan bersama. Apalagi dalam proses pemilihan berlangsung sesuai dengan AD/ART yang terlebih dahulu disepakati oleh para pengurus dan anggota Apkapi," ungkap Ketum DPP Apkapi, Jonny De Quelju ketika dibincangi koran ini di sela pelantikan Kepengurusan DPP Apkapi di Beston Hotel, Sabtu (25/6) malam.
Masih katanya, dengan terbentuknya kepengurusan Apkapi, ada beberapa hal atau sasaran yang dalam waktu dekat ini dilakukan. Mulai dari internal seperti menyatukan para pelaku usaha atau pengusaha kapal penumpang di seluruh Indonesia sekaligus juga buka akses dan isolasi beberapa wilayah di tanah air terutama di daerah terpencil dimaksud. Salahsatunya tadi dengan membuka akses yang sejak lama ini belum tersentuh oleh kapal perintis.
"Kita juga sangat menyadari, sebagai negara maritim dan sebagian wilayah ini berada di kepulauan dan terpencil. Sehingga akses untuk maju menjadi sulit karena keterbatasan akses tadi dan menyebabkan kawasan tersebut terisolasi. Paling tidak, dengan sudah terbentuk Apkapi tersebut, kita mampu membuka akses tersebut dan menjadi daerah terisolasi tadi menjadi terbuka. Baik itu dari desa ke kabupaten atau juga dari kabupaten ke provinsi. Hal ini sampai saat ini, masih banyak belum tersentuh oleh kapal perintis yang ada selama ini," ulasnya yang didampingi Sekretaris DPP Apkapi, Kurmin Halim SH.
Di samping hal tersebut, diakuinya jua, bahwasanya salahsatu faktor menjadi dasar pembentukan Apkapi ini sendiri, bertujuan untuk mendapatkan bantuan JPT atau BBM subsidi khusus kepada pengusaha kapal penumpang Sesuai Permen No 93 yang menyebutkan bila bagi semua kapal penumpang dengan berbendera Indonesia wajib dapatkan subsidi. Belum lagi hal ini diperkuat adanya aturan mendasar, yang selama ini perusahaan secara sendiri-sendiri mengajukan usulan kuota kepada BPH Migas via Dirjen Hubla Kemenhub RI dan terkadang masih terdapat kendala di lapangan.
"Setidaknya dengan organisasi yang ada tadi, bisa menjembatani kendala tersebut. Dengan kata lain, organisasi ini menjadi wadah untuk mengayomi dan menyalurkan aspirasi anggota tadi ke piha-pihak atau stakeholder terkait. Sehingga apa yang menjadi aspirasi kita bersama, bisa terealisasi dan juga tidak ada perselisihan di kemudian hari antar instansi," terangnya.
Dijelaskannya, untuk keanggotan dari Apkapi sendiri, hingga saat ini belum seluruh pengusaha yang bergabung ke dalam Apkapi tersebut. Bahkan untuk saat ini, yang sudah bergabung ada 34 perusahaan dengan total armada yang dimiliki sebanyak 180 unit dari jumlah keseluruhan armada daripada kapal penumpang tersebut sebanyak 252 unit. Namun dirinya menyakini, semua ini dengan perjalanan waktu akan ikut bergabung.