DPPKBPPPA PALI Kunjungi Seluruh Puskesmas

Sosialisasi Program KB dan New Siga RADAR PALEMBANG Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKBPPPA Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir PALI berkeliling mengunjungi tujuh puskesmas yang ada di Kabupaten PALI Selasa 8 2 22 Dua tim melakukan monitoring dan evaluasi monev pelayanan KB di fasilitas kesehatan agar seluruh puskesmas rampung dalam satu hari Kepala DPPKBPPPA PALI Hj Yenni Nopriani pimpin langsung tim pertama BACA JUGA Lindungan Anak DPPKBPPPA Gandeng PN Muara Enim Kunjungan ke tujuh puskesmas ini untuk memastikan pelayanan KB di fasilitas kesehatan tetap berjalan juga mengevaluasi pelayanan KB agar ke depan bisa meningkat kembali ujar Yenni Nopriani Rabu 9 2 22 Adapun tujuh puskesmas kata Yenni Nopriani adalah Talang Ubi Karta Dewa Air Itam Tanah Abang Sungai Baung Tanjung Baru dan Puskesmas Tempirai Kami berkoordinasi dan berinteraksi dengan petugas dan kepala puskemas khususnya dalam pelayanan KB Kami menyerap kendala yang terjadi di lapangan tegas Yenni Pada kesempatan itu juga Yenni Nopriani menjelaskan bahwa sekalian mengenalkan aplikasi New Siga untuk penginputan data alkon dan data akseptor by name by address Banyak keuntungan mengunduh aplikasi New Siga Dari aplikasi itu kita dapat mengetahui data alkon serta akseptor Mudah mudahan saja ke depan pelayanan KB semakin meningkat dan menjangkau semua kalangan harapnya Sebelumnya Pemkab PALI melalui DPPKBPPPA melakukan kerjasama dengan penandatanganan MoU dengan Pengadilan Negeri PN Muara Enim akhir bulan lalu Beberapa pejabat yang hadir dalam MoU tersebut seperti Kepala Kepala DPPKBPPPA PALI Yenni Nopriani Kepala PN Muara Enim Alvin AndrianPanitera Hendri Kustian dan Wakil Pimpinan PN Muara Enim Ikha Tina Yenni Nopriani menegaskan bahwa Pengadilan Negeri sangat berperan dalam perlindungan khusus Penanggungjawab penanggulangan klaster ini adalah Dinas Tenaga Kerja Dinas PPPA BPBD Kesbangpol Kepolisian Kejaksaan dan Pengadilan Negeri ungkap Yenni Nopriani Ia lalu menambahkan program pengembagan kabupaten anak layak anak yang menjadi data yang di PN nantinya Data ini yang menjadi pegangan saat ada yang berhadapan dengan hukum pungkasnya whr