Respon Gubernur Herman Deru Usai 2 Kepala Daerah Terjerat Korupsi
Respon Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru usai dua kepala daerah di wilayahnya terjerat kasusu korupsi--
RADARPALEMBANG.ID - Berikut respon Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru usai dua kepala daerah di wilayahnya terjerat kasusu korupsi.
Seperti diketahui Bupati Muara Enim, Edison baru saja terjaring OTT KPK karena kasus suap pengadaan, dan sebelumnya Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Iwan Tuaji juga diamankan Kejaksaan Tinggi Sumsel atas kasus suap fee proyek.
Terkait kasus yang menjerat keduanya, Herman Deru menyebut perkara hukum yang terjadi tidak dapat dikaitkan langsung dengan institusi pemerintahan secara keseluruhan.
Dia menegaskan bahwa tanggung jawab atas permasalahan hukum tersebut berada pada masing-masing individu yang terlibat.
BACA JUGA:Bupati Muara Enim Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Disdikbud, Modus Gunakan Rekening Office Boy
BACA JUGA:Kena OTT KPK, Bupati Muara Enim resmi Jadi Tersangka, Tiba di Gedung Merah Putih Pagi Ini
"Kalau terkait ini sebenarnya persoalan personal ya, tidak bisa kita meraba-raba persoalannya sebelum ada rilis resmi dari penegak hukum yang menangani," ujar Deru, Selasa, 9 Juni 2026.
Menurutnya, dua kasus yang terjadi di Sumsel menjadi warning bagi seluruhnya. Bukan hanya kepala daerah saja, tapi juga bagi aparatur penyelenggara negara.
"Ini menjadi peringatan bagi semua, bukan hanya kepala daerah, wakil kepala daerah, tapi juga seluruh aparatur penyelenggara negara untuk menghindari hal-hal yang melanggar aturan," katanya.
Meski demikian, Deru menekankan bahwa pemerintah daerah tetap harus menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan agar tidak terganggu oleh proses hukum yang sedang berjalan.
BACA JUGA:Kejati Sumsel: Wakil Bupati PALI Terima Suap Fee Proyek Rp 1 Miliar
BACA JUGA:Kejati Sumsel Ciduk Wakil Bupati PALI, Dugaan Suap Fee Proyek
Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.
Herman Deru menegaskan bahwa roda pemerintahan di Kabupaten Muara Enim harus tetap berjalan normal. Dia meminta seluruh jajaran birokrasi tetap fokus menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik.
Sumber:



