Ini Kata Gebernur Herman Deru Soal Pajak Kendaraan Listrik di Sumsel

RADARPALEMANG.ID - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mendukung penerapan pengenaan pajak kendaraan listrik yang saat ini dalam tahap pembahasan besaran tarif.

"Iya kan kendaraan listrik itu bebas pajak sampai dengan 2025 akhir, artinya jika memang ada kebijakan menjadi objek pajak di awal 2026 ini ya wajarlah," ujar Deru, Rabu, 22 April 2026.

Menurut Deru penganaan pajak kenadaraan listrik dapat menambah pendapatan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 

Meskipun kontribusinya diperkirakan tidak sebesar kendaraan berbahan bakar minyak (BBM), kebijakan ini dinilai tetap relevan.

BACA JUGA:Bapenda Sumsel Siapkan Aturan Tarif Pajak Kendaraan Listrik, Bakal Meningkatkan Pendapatan Daerah

BACA JUGA:Shandong Yanlu Gugat Xiaomi Terkait Paten Desain Mobil Listrik

Deru menegaskan bahwa seluruh kendaraan, baik listrik, bensin, maupun diesel, memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam penggunaan infrastruktur jalan.

"Jadi, mobil listrik, mobil bensin, dan mobil diesel itu kan menggunakan porsi jalan yang sama," katanya.

Deru menjelaskan bahwa sebelumnya pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan pajak kendaraan listrik sebagai langkah untuk mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan di masyarakat.

Kebijakan tersebut bertujuan mempercepat peralihan dari kendaraan berbasis BBM ke kendaraan berbasis listrik guna menekan emisi karbon.

BACA JUGA:KPK Soroti Pengadaan Motor Listrik MBG, Area Rawan Korupsi

BACA JUGA:Pengawasan Baterai Kendaraan Listrik di China Diperketat, Terapkan Aturan Baru Mulai April 2026

"Kemarin waktu pajaknya diberikan insentif khusus itu untuk membuat daya pikat agar orang mau membeli dan beralih ke kendaraan listrik," ungkapnya.

Saat ini, Pemprov Sumsel masih melakukan kajian terkait besaran tarif pajak yang akan dikenakan. Kepala Bapenda Sumsel Achmad Rizwan menyebut pengenaan pajak untuk kendaraan listrik masih dibahas.

Sumber: