Mendagri Minta Kepada Daerah Tetap Berada di Daerah, Selama Periode Hari Raya Idul Fitri 2026
Mendagri Tito Karnavian meminta kepada seluruh kepala daerah dan wakil untuk tetap berada di daerah selama periode Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.--
RADARPALEMBANG.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepada seluruh kepala daerah dan wakil untuk tetap siaga dan berada di daerah masing-masing selama periode Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No. 000.2.3/1171/SJ tanggal 8 Maret 2026 tentang Penundaan Perjalanan ke Luar Negeri selama libur Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
SE ditujukan kepada seluruh gubernur serta bupati dan wali kota. Dalam SE tersebut, kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta menunda perjalanan luar negeri mulai 14 hingga 28 Maret 2026.
"Terkecuali kegiatan yang bersifat sangat esensial yang pelaksanaannya merupakan arahan Presiden atau untuk keperluan pengobatan," kata Tito Senin, 9 Maret 2026.
BACA JUGA:Muhammadiyah Tetapkan 20 Maret 2026 Lebaran Idul Fitri, Bagaimana dengan Pemerintah?
Tito menjelaskan kebijakan itu diambil untuk memastikan pemerintah daerah tetap fokus menjalankan sejumlah agenda strategis menjelang dan selama periode libur Lebaran.
Beberapa langkah strategis yang diminta kepada kepala daerah, di antaranya pertama, mengantisipasi potensi peningkatan risiko keamanan dan keselamatan selama libur Idul Fitri serta memperkuat koordinasi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Kedua, meningkatkan kesiapsiagaan dalam mendukung kelancaran arus mudik Lebaran. Ketiga, melakukan pemantauan dan pengendalian inflasi daerah. Keempat, memastikan kesiapan penyelenggaraan kegiatan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
Tito juga menegaskan kebijakan itu bertujuan memastikan kepala daerah tetap berada di wilayahnya masing-masing sehingga dapat merespons secara cepat berbagai kebutuhan masyarakat selama momentum Lebaran.
BACA JUGA:Pengumuman Libur Sekolah Awal Puasa dan Lebaran Idul Fitri 2026, Berikut Jadwal Lengkapnya!
BACA JUGA:Herman Deru Dampingi Kapolri Tanam Jagung Serentak di Ogan Ilir, Perkuat Komitmen Swasembada Pangan
"Terhadap rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) atau izin ke luar negeri dengan alasan penting yang telah diterbitkan untuk tanggal keberangkatan dimaksud agar dilakukan pembatalan atau penundaan/penjadwalan ulang agenda kegiatan," tuturnya.
Surat edaran tersebut juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Sumber:


